KemenP2MI dan Pemda NTT Bahas Pelatihan Pekerja Migran agar Siap Kerja di Luar Negeri

Jakarta, MI - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Abdul Kadir Karding menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama sejumlah bupati dan wali kota dari provinsi tersebut di kantor KemenP2MI, Senin (17/3/2025).

Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia asal NTT agar lebih kompetitif di pasar kerja global.

Menteri Karding mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1,7 juta permintaan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor.

Ia berharap pemerintah daerah (Pemda) NTT dapat berperan dalam mempersiapkan calon pekerja migran melalui pelatihan yang lebih baik.

“Kalau NTT bisa menyiapkan pelatihan yang berkualitas sejak dini, misalnya sejak SMA, kami akan membantu menghubungkan mereka dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak baik. Setelahnya, mereka bisa diberangkatkan dengan keterampilan yang cukup. Pemda bisa mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) atau menggandeng investasi swasta. Dengan begitu, pekerja migran kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan remitansi yang dihasilkan juga bisa memberikan pemasukan bagi negara,” ujar Menteri Karding.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih banyak yang bekerja di sektor formal. Saat ini, sekitar 80 persen pekerja migran Indonesia masih berada di sektor domestik, seperti asisten rumah tangga, caregiver, dan pekerja kebersihan, dengan mayoritas lulusan SD dan SMP.

"Kami ingin mengurangi jumlah pekerja migran yang low skill. Kalau bisa, kita dorong mereka untuk masuk ke sektor yang lebih profesional dan memiliki prospek lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengimbau para kepala daerah di NTT untuk mengedukasi warganya agar bekerja di luar negeri secara prosedural. Menurutnya, jalur resmi dapat ditempuh melalui sekolah vokasi yang menyiapkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Misalnya sekolah perikanan atau politeknik pariwisata, ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak NTT yang ingin bekerja di luar negeri dengan keterampilan yang siap pakai. Kami berharap gubernur dan kepala daerah bisa membantu menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat,” kata Christina.

Ia juga memastikan bahwa KemenP2MI siap memberikan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri yang sesuai dengan keahlian pekerja migran.

“Nanti kita akan bagikan informasi mengenai negara mana saja yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, supaya mereka bisa memilih pekerjaan dengan pendapatan dan kondisi yang lebih baik,” ujarnya.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menyiapkan calon pekerja migran asal NTT untuk diberangkatkan melalui jalur resmi.

"Setelah pertemuan ini, kami akan menyusun strategi agar tenaga kerja dari NTT bisa ditempatkan di negara-negara strategis melalui perusahaan penempatan yang legal," katanya.

Melki juga berharap ada dukungan penuh dari KemenP2MI dalam membantu Pemprov NTT menjalankan amanah Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. ***