APBN Tertekan, DPR Soroti Penurunan Penerimaan Negara

Jakarta, MI - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 masih mengalami tekanan yang kuat.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menilai tekanan ini tidak lepas dari dampak ekonomi yang terjadi sejak Januari.

"Beberapa faktor menjadi penyebabnya, terutama terkait Coretax dan efisiensi yang berdampak pada penurunan penerimaan negara di Februari 2025," ujar Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/3/2025).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara hingga Februari 2025 tercatat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, turun 24,99% secara tahunan (yoy). 

Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun (8,6% dari target), turun 30,19% (yoy), sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,6 triliun (17,5% dari target), justru naik 2,13% (yoy). Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul Rp76,4 triliun (14,9% dari target), turun 4,15% (yoy).

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja APBN hingga Februari 2025 tercatat Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran, turun 7,0% (yoy). Belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah tercatat cukup tinggi, yakni Rp136,6 triliun atau 14,9% dari target.

Anis menyoroti dampak dari kondisi ini terhadap keseimbangan fiskal. "Defisit APBN hingga Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB. Ini berbanding terbalik dengan Februari 2024, saat APBN masih surplus Rp26,04 triliun atau 0,11% dari PDB," jelasnya.

Menurutnya, defisit ini menjadi tren sejak Januari 2025, menandakan dua bulan berturut-turut APBN mengalami tekanan. Pembiayaan anggaran pun meningkat, tercatat Rp220,1 triliun atau naik 19,4% dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp184,3 triliun.

"Keseimbangan primer Februari 2025 memang masih surplus Rp48,1 triliun, tetapi turun drastis 49,37% dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp95,02 triliun," tambah Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pemerintah agar lebih waspada dalam menyusun kebijakan fiskal.

"Tekanan di awal tahun ini harus diantisipasi dengan hati-hati. Eksekutif perlu lebih cermat agar kebijakan yang diambil tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi," pungkasnya. ***