Kepala BGN Ungkap Butuhkan Dana Tambahan Rp 50 Triliun untuk Program MBG

Jakarta MI- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 116,6 triliun untuk program makan bergizi gratsi (MBG). Namun saat ini pihaknya hanya memiliki anggaran senilai Rp 71 triliun sehingga masih memerlukan anggaran tambahan sebesar Rp 50 triliun.

Hal ini diungkapkan Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan, penyerapan anggaran MBG hingga Mei 2025 baru mencapai 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen.

"Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36%," kata Dadan.

Dadan mengatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan mekanisme penyerapan anggaran MBG untuk melakukan percepatan dengan target 82,9 juta penerima manfaat seperti apa yang sebekumnya diminta oleh Presiden Prabowo dalam program tersebut. 

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun dan Desember Rp 116 triliun," jelasnya.

"Jadi kami masukan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ungkapnya.

Dadan menyebut rencana anggaran pada program MBG ini untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat diperkirakan mencapai Rp 116,6 triliun.

"Jadi MBG ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya masih membutuhkan anggaran tambahan Rp 50 triliun untuk melayani seluruh penerima manfaat pada program MBG ini sampai bulan Desember 2025 mendatang.

"Jadi kalau sekarang ada Rp 71 triliun tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," tandasnya.