Menaker Akan Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo soal Penghapusan Outsourcing

Jakarta, MI- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji arahan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan outsourcing. Ia mengatakan nantinya hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Jadi ini adalah arahan dari Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyampaikan, tentu kemudian kami harus mengkaji, ya. Kita harus mengkaji, nanti kita harus laporkan ke Pak Presiden," tutur Yassierli, Jumat (2/5/2025).

Yassierli menyebut bahwa arahan soal penghapusan skema kerja outsourcing tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap para buruh.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengkaji tahapan-tahapan untuk mengakomodir arahan Presiden Prabowo tersebut.

"Itu sudah menjadi sebuah bentuk kepedulian Pak Presiden terhadap buruh. Dan beliau tadi menyampaikan secara realistis bahwa kita harus membuat tahapannya seperti apa. Saya belum tahu, nanti ini harus kita kaji," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa persoalan skema kerja outsourcing ini nantinya akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

"Jadi tentu kita akan berangkat dari regulasi. Tadi ada harapan dari Presiden, dan tentu nanti prosesnya juga harus melalui meaningful participation. Dan itu juga akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satgas PHK serta Dewan Kesejahterahan Buruh Nasional (DKS), pembentukan ini salah satunya untuk mempelajari pengahapusan outsourcing. Meski demikian, kebijakan ini diharapkan tetap dapat menjaga kepentingan para investor di tanah air.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara May Day Fiesta 2025 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Prabowo mengatakan akan meminta DKS untuk segera mempelajari penhapusa outsourcing.

"Jadi, Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta DKS mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo.

"Tapi saudara-saudara, kita juga harus, harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka," katanya.