DPR Gelar Rapat Paripurna, Sri Mulyani Sampaikan Kerangka Ekonomi dan RAPBN 2026

Jakarta, MI -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). 

Rapat tersebut mengusung agenda tunggal: penyampaian pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya sidang menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum dengan jumlah kehadiran 292 anggota dewan.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 165 anggota yang hadir secara fisik dan 127 anggota yang menyampaikan izin kehadiran. Dengan demikian, total kehadiran berjumlah 292 anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Maka, kuorum dinyatakan telah tercapai,” ujar Puan saat membuka rapat.

Puan menegaskan bahwa rapat kali ini hanya memiliki satu agenda utama, yakni mendengarkan penjelasan pemerintah tentang arah kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN 2026.

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam sidang paripurna dan menyampaikan pidato resmi yang juga memuat pesan Presiden Prabowo Subianto terkait KEMPPKF 2026.

“KEMPPKF 2026 disusun oleh pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mewujudkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semua ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045,” jelas Sri Mulyani.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyebut penyusunan kerangka kebijakan fiskal 2026 berlangsung dalam situasi global yang tidak mudah. Ia menyoroti perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi dunia yang kini ditandai dengan meningkatnya proteksionisme.

“Globalisasi dan kerja sama antarnegara kini berubah menjadi proteksionisme yang semakin menguat. Hubungan bilateral perdagangan dan investasi yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, tidak lagi menjadi rujukan yang dihormati,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menyinggung ketegangan geopolitik yang menyebabkan terganggunya rantai pasok global serta memunculkan risiko baru dalam perdagangan internasional. Ia menekankan bahwa arus modal yang bergerak keluar turut melemahkan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Dalam situasi ini, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum dengan meneladani semangat para pendiri bangsa. Kita harus terus berjuang untuk menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional, baik politik, ekonomi, maupun sumber daya,” tegasnya.

Menkeu menyampaikan bahwa fokus pemerintah dalam RAPBN 2026 adalah memperkuat ketahanan pangan, energi, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA) melalui strategi hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk dalam negeri.

“Pemerintah akan membangun perekonomian yang adil dan inklusif dengan mengurangi kesenjangan sosial. Ini adalah mandat dari sila ke-5 Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sri Mulyani. ***