Puan Minta Pemerintah Atasi Dampak Tarif Impor AS dan Gelombang PHK

Jakarta, MI- Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini memantik perhatian serius dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

Dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), Puan meminta pemerintah segera merespons berbagai krisis yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk yang dipicu oleh dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat,” ujar Puan di hadapan peserta Rapat Paripurna.

Ia menggarisbawahi bahwa PHK bukan hanya terjadi di sektor industri konvensional, namun juga menimpa media dan televisi. 

“Antara lain insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025, lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi, dan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional,” jelasnya.

Puan juga menyinggung dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor, yang menurutnya ikut memengaruhi ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah gejolak global yang mencakup perang dagang dan konflik geopolitik, ia menekankan pentingnya kebijakan negara yang adaptif dan melindungi rakyat.

"Kita perlu memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat," kata Puan tegas.

Selain menutup masa sidang, Rapat Paripurna kali ini juga membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026, menyusul pemaparan resmi dari pemerintah pekan lalu.

Agenda lainnya meliputi penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 serta pengesahan naturalisasi empat atlet sepakbola putri: Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.

Puan turut menyoroti isu lain yang menjadi perhatian DPR, mulai dari stabilitas pangan, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembenahan sektor migas dan pertambangan, hingga kesiapan pengadaan vaksin TBC M72.

"DPR juga telah merespons temuan BPOM tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi," tambah Puan. Ia menyebut, lembaganya turut memantau rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, pengaruh media sosial terhadap anak, serta penanganan kasus narkoba.

Dalam masa persidangan ini, DPR juga membentuk tiga tim pengawas: Pelaksanaan Ibadah Haji 2025, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Penanggulangan Bencana.

Di kancah internasional, DPR aktif menjalankan diplomasi parlemen, termasuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI (PUIC) pada 12–15 Mei 2025. Puan juga menerima mandat sebagai Presiden PUIC hingga konferensi ke-20 di Azerbaijan.

“Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja dan Republik Rakyat Tiongkok,” terang Puan.

Menutup pidatonya, Puan menyerukan agar pemerintah semakin sigap menanggapi permasalahan rakyat. "Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya," ucap cucu Proklamator RI tersebut.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh anggota dewan dan mengingatkan bahwa rakyat menyimpan harapan besar terhadap kinerja DPR. Mulai 28 Mei hingga 23 Juni 2025, DPR memasuki masa reses.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia," pungkasnya.