Menteri P2MI: Infrastruktur Era Prabowo Harus Berpihak pada Pekerja Migran

Jakarta, MI - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional era Presiden Prabowo Subianto tidak boleh sekadar mengejar pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat—terutama para pekerja migran Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dipandang sebagai beton dan jalan semata. Ia harus bisa menjawab kebutuhan rakyat, termasuk pekerja migran yang selama ini menjadi pahlawan devisa negara,” ujar Menteri Karding usai menghadiri Konferensi Infrastruktur Nasional di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jumat (13/6/2025).

Konferensi yang juga dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini membahas arah strategis pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tengah tantangan global dan perubahan sosial ekonomi.

Karding menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk dengan memperkuat sistem pelindungan bagi para pekerja migran.

“Saya berharap pembangunan berkelanjutan ini juga menyentuh aspek pelindungan dan pelayanan untuk pekerja migran. Mulai dari penyediaan fasilitas migrasi yang aman, pusat pelatihan terpadu, hingga sistem pendataan yang terintegrasi di seluruh daerah kantong migran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang mampu membuka akses ekonomi di wilayah-wilayah pengirim migran. Menurutnya, keberpihakan pembangunan harus terasa sejak dari proses pra-keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga masa kepulangan para migran ke tanah air.

“Negara harus hadir dari awal. Infrastruktur itu bukan soal gedung tinggi, tapi bagaimana akses dan pelayanan sampai ke masyarakat paling bawah, termasuk keluarga migran,” kata dia.

Konferensi Infrastruktur Nasional 2025 menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan jangka panjang pembangunan infrastruktur nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan merata.