Puan Maharani Soroti Isu Ojol, Pengangguran, dan RAPBN 2026 di Masa Sidang DPR

Jakarta, MI  — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Mulai dari problematika ojek online, pengangguran, konflik global, hingga pembahasan Rancangan APBN 2026 menjadi fokus utama di Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025.

“Masa sidang kali ini akan menjadi momentum penting bagi DPR untuk menyuarakan persoalan-persoalan rakyat,” kata Puan saat membuka Masa Persidangan IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Ia menyebut, perhatian parlemen akan difokuskan pada berbagai isu aktual. Di antaranya, tingginya angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang menyisakan sejumlah catatan, serta kegelisahan publik soal regulasi ojek online.

“Permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini, seperti pengoplosan gas bersubsidi, ketidakpastian posisi duta besar di beberapa negara sahabat, hingga evakuasi WNI dari wilayah konflik, akan menjadi perhatian serius DPR,” ujar Puan.

Selain itu, DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah berada di tahap Pembicaraan Tingkat I. Dari jumlah tersebut, tiga merupakan usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua berasal dari daftar kumulatif terbuka. Tujuh RUU diketahui merupakan lanjutan (carry over) dari periode keanggotaan sebelumnya.

Puan menegaskan, “Pembentukan undang-undang harus melibatkan dialog dengan semua pemangku kepentingan. Kita perlu membangun komunikasi untuk mencapai titik temu demi kepentingan nasional.”

Dalam bidang anggaran, DPR akan memulai Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, serta membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024. Fokus DPR juga tertuju pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

“Kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan geo-ekonomi. KEM-PPKF 2026 harus mampu merespons dinamika ini, karena akan memengaruhi kapasitas APBN dalam mendukung pembangunan nasional,” terang Puan.

Ia juga menyinggung pentingnya memasukkan berbagai dinamika terbaru dalam kerangka kebijakan fiskal, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan dasar gratis.

Di bidang diplomasi parlemen, DPR dijadwalkan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat dan akan melakukan lawatan ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang sebagai bagian dari kerja sama antarparlemen.

Menutup pidatonya, Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.

“Rakyat Indonesia berhak dan bisa ikut mengawasi kinerja DPR sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Masa Persidangan IV ini menjadi salah satu agenda penting dalam kerja DPR RI, sekaligus penentu arah kebijakan nasional menjelang akhir tahun anggaran dan menyongsong 2026.