MBG Investasi Masa Depan Anak Bangsa: Pemilik Dapur Jangan hanya Pikir Keuntungan Semata!

Jakarta, MI -  Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subiatno sebagai investasi signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"MBG adalah program prioritas dan unggulan Presiden Prabowo, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program besar dengan tujuan investasi dan kecerdasan masa depan anak bangsa tentunya memang tidak mudah untuk dilaksanakan dengan baik dan sempurna," kata Direktur Aspirasi Murni Masyarakat (AMM) Pran Shaleh Gultom, Rabu (24/9/2025).

Pastinya, tambah Pran, di awal akan menemukan banyak masalah. Maka untuk itu ini saat yang tepat untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi program MBG ini. 

"Sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian apalagi ini menyangkut makanan untuk kesehatan anak," tegasnya.

Namun, ungkapnya, bukan berarti karena beberapa kasus keracunan anak sekolah program ini di hentikan atau dialihkan. "BGN yang diamanahi tugas untuk menyukseskan progam MBG ini saatnya untuk benar-benar melakukan pengawasan ekstra ketat terlebih pada dapur-dapur yang telah ditunjuk sebagai penyedia," ungkapnya.

Bila perlu, ujarnya, BGN melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur produksi makanan. Dan yang terpenting standar dan penunjukan dapur pelaksana harus jelas aturannya. Profesionalisme dalam program ini harus benar-benar ditunjukkan. 

"Pemilik dapur jangan hanya memikirkan keuntungan semata, sudah saatnya ikut bahu-membahu dan ikut berkontribusi demi kemajuan anak bangsa," sebutnya.

Jika dirinci, sebenarnya banyak dapur penyedia yang bagus dan telah teruji kualitasnya. "Namun, cukup disayangkan juga karena beberapa kasus keracunan belakangan ini membuat para orang tua cemas takut jika anaknya keracunan di sekolah bahkan sampai menimbulkan trauma," tandasnya.

Diberitakan, sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG sejauh ini ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi. Muncul dua opsi untuk tetap menghentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh atau menghentikan dengan mengalihkan anggarannya untuk pendidikan.

Opsi ini mengemuka dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para warga yang mulai was-was karena anak-anaknya selama ini menerima MBG di sekolahnya.

Akhir Juni lalu, kasus keracunan MBG tercatat 1.376 anak. Hanya dalam tiga bulan, siswa sekolah hingga guru yang mengalami keracunan menggelembung empat kali lipat. Bahkan pekan kemarin, peristiwa keracunan terjadi di dua lokasi berbeda.

Pada Rabu (17/9/2025), lebih dari 300 anak keracunan MBG di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tenggah. Sehari setelahnya, sebanyak 569 anak mengalami hal serupa di Garut, Jawa Barat.

Founder dan CEO lembaga kajian Central for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih berkata, kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es.

Menurutnya, angka jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak, karena dia menilai, pemerintah sejauh ini belum menyediakan dasbor pelaporan yang bisa diketahui publik.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato dan video capaian kerjanya hanya fokus pada jumlah penerima yang telah mencapai 21 juta anak.

Apalagi dari sekolah juga muncul surat persetujuan terkait MBG yang seolah menekan orangtua dalam bentuk pertanggungjawaban, baik jika mengalami keracunan hingga kehilangan tray makan.

Di media sosial, beredar juga surat tersebut. Bahkan di dalamnya bertuliskan tidak boleh memberikan informasi keluar apabila ada kasus keracunan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut.

Ia pun mengaku tengah melakukan evaluasi terhadap kejadian luar biasa ini. Sejumlah langkah dilakukan, kata Dadan, dan salah satunya adalah pembentukan Satgas KLB.

Apa langkah dari BGN?

Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan membentuk Satgas KLB.

Namun untuk sejumlah lokasi yang terdampak, yang terbaru di Banggai dan Garut, Dadan sudah memeriksa persoalannya dan menghentikan sementara operasi SPPG yang mengeluarkan makanan tersebut.

Penghentian sementara ini durasinya tergantung pada tingkat permasalahannya. Kejadian di Bogor, kata Dadan, butuh waktu yang lama karena harus merenovasi bangunan SPPG yang digunakan.

Namun, ada juga yang dalam sepekan atau dua pekan sudah beroperasi kembali. "Jadi, di Banggai ini sebetulnya kan SPPG-nya sudah lama berjalan, bukan SPPG baru," kata Dadan.

Selama ini juga kegiatan sudah rutin, berjalan dengan baik, tidak pernah ada kejadian. Menu yang disajikan kemarin yang menyebabkan anak banyak ke alergi itu menu yang sudah biasa dilakukan," tambah Dadan.

"Tapi ternyata kemudian di sana terjadi pergantian supplier ikan cakalangnya. Nah, ini betul-betul memberikan inspirasi baru ya bahwa pergantian supplier pun tampaknya harus dilakukan dengan seksama. Tidak boleh sekaligus berpindah, jadi harus dilakukan bertahap," timpal Dadan.

Ia mengklaim pemantauan dan pengawasan berjalan terhadap SPPG. "Misalnya, mereka wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan kualitas bahan baku, kemudian juga kualitas pelayanan masak. Kemudian, kami juga melakukan training berulang dan tiap sore itu, ada valuasi terhadap apa yang dilakukan pada hari itu."

"Jadi, di Garut ini terus terang ya saya juga baru tahu. Sebetulnya dia masakannya bagus karena sekolah juga banyak, tapi untuk satu sekolah yang akan dikirim terakhir itu ketika mau dikirim nasinya habis," jelas Dadan.

"Nah, itu kan hal yang terjadi sangat mendadak kemudian akhirnya agar makanan itu bisa dikirim kan nasinya harus dimasak dulu, sehingga ada waktu jeda masakan itu kemudian tertunda dan akhirnya mungkin basi dan itu menimbulkan gangguan pencernaan," kata Dadan lagi.

Hal-hal semacam ini masuk dalam catatan evaluasi terus-menerus. Sebab, semakin banyaknya SPPG, maka variasi kesulitan di masing-masing daerah memiliki kekhasannya masing-masing.

Satgas KLB dirancang agar kualitas layanan ini betul-betul bisa terjaga dalam sejumlah hal: rantai pasoknya harus bagus, bahan bakunya harus yang berkualitas, dan proses dan pengirimannya harus tepat waktu.

Per September 2025 ini, jumlah SPPG mencapai 8.750. Dari seluruh SPPG yang beroperasi tersebut, semuanya merupakan mitra yang mendaftar di mitra.bgn.go.id. "Sampai sekarang belum pernah membangun SPPG berbasis APBN," kata Dadan.

Dalam proses pendaftaran tersebut, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seperti kelengkapan legalitas, kesiapan sarana prasarana, dan titik lokasi yang berbasis geospatial.

BGN kemudian melakukan verifikasi. Setelah lolos, mitra diberi waktu 30-45 hari untuk proses persiapan yang mencakup: pembangunan bagi mereka yang membangun dari awal dari tanah kosong atau renovasi bagi mereka yang mengkonversi bangunan sebelumnya.

Setelah siap, petugas lapangan akan memeriksa seluruh persyaratan yang ada mulai dari alur proses, kelengkapan peralatan, termasuk pengolahan limbahnya. "Kalau sudah oke maka kemudian kami akan keluarkan berita acara verifikasi validasi dan kami akan tempatkan kepala satuan pelayanan gizinya. Uang operasional untuk bahan baku juga akan cair dalam 10 hari ke depan," lanjut Dadan.

Pasca maraknya kejadian keracunan seiring bertumbuhnya SPPG baru, Dadan meminta agar SPPG baru tidak langsung melayani banyak sekolah.

"Kami sarankan untuk tahap awal melayani misalnya 2 atau 3 sekolah sampai mereka terbiasa untuk memasak dengan baik dan juga mengirim tepat waktu," jelasnya.

Terkait masa libur sekolah lalu yang bisa dimanfaatkan sebagai waktu evaluasi, Dadan menyebut program ini sebenarnya masih pada tahapan pertumbuhan.

"Tahun depan sebetulnya baru kita akan masuk di sertifikasi dan akreditasi. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini mungkin kita akan lakukan akreditasi-sertifikasinya bisa lebih awal untuk SPPG yang sudah terbentuk."

Soal makanan ultra proses, Dadan menegaskan itu hanya terjadi saat bulan puasa. Minuman susu berperisa gula tinggi juga sudah disampaikan untuk tidak lagi diberikan.