Zulhas Tegaskan Ahli Gizi Tetap Wajib Ada di Dapur MBG

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi akan tetap menjadi komponen wajib dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penegasan ini disampaikan setelah ia bertemu dengan perwakilan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) guna merespons perdebatan publik terkait posisi profesi ahli gizi dalam program nasional tersebut.

"Satu, MBG tetap dan harus, wajib, perlu (ada) profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena harus diukur nanti. Saya ulang lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Zulhas menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi sangat penting dalam program MBG, karena program ini berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pemenuhan gizi yang tepat merupakan faktor penentu perkembangan fisik maupun kecerdasan anak.

"Ini tema penting kita bahas, karena kata kunci itu negara kita bisa maju tergantung SDM-nya, SDM itu orangnya, orang itu akan hebat apa tidak tergantung asupannya," kata Zulhas.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil program MBG direncanakan akan dievaluasi secara berkala. "Asupannya itu membuat kita pintar, kuat atau tidak tergantung gizinya. Bicara gizi, ini para ahlinya, jadi MBG penting sekali menentukan, karena nanti akan diukur, akan diukur enam bulan kalau sudah dikasih makan bergizi, tingkat pertumbuhannya, fisiknya, IQ-nya dan lain-lain itu akan diukur," katanya.

Selain memastikan kewajiban keterlibatan ahli gizi, Zulhas juga mengajak para profesional di bidang tersebut untuk turut mengawasi konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula kini semakin marak.

"Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak," ucapnya.

Ia juga mendorong agar edukasi gizi diperluas, baik di lingkungan sekolah maupun di SPPG yang menjadi dapur pelaksana program MBG.

"Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu," ujar Zulhas.

Zulhas turut menekankan pentingnya edukasi mengenai keamanan pangan, terutama di sekolah dan dapur penyelenggara MBG. Ia menyebut Persagi berperan membantu memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat mengenai makanan yang aman serta layak dikonsumsi agar terhindar dari keracunan.

Menurutnya, langkah ini dilakukan melalui dua arah, yakni penyempurnaan berkelanjutan di internal program MBG serta peningkatan literasi publik mengenai gizi dan keamanan pangan.

Kontroversi mengenai peran ahli gizi dalam program MBG mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan bahwa program tersebut tidak memerlukan ahli gizi, melainkan pengawas gizi lulusan SMA yang mendapat pelatihan selama tiga bulan.

Pernyataan itu pun memicu gelombang kritik dan perdebatan publik, hingga akhirnya Cucun menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa profesi ahli gizi tetap dioptimalkan dalam program MBG.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa idealnya SPPG diisi oleh tenaga sarjana gizi. Namun, jumlahnya saat ini belum mencukupi.