Kisruh Plh Gubernur Papua, Lira Jayapura Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 26 Juni 2021 15:27 WIB
Jayapura, Monitorindonesia.com - Demonstrasi dan kegaduhan yang terjadi, Jumat (25/6) pagi hingga siang di beberapa tempat, membuat suasana di Kantor Gubernur Provinsi Papua dan Kantor Partai Demokrat masih terlihat tegang. Massa yang mengatasnamakan diri pendukung Lukas Enembe, tidak terima Gubernur Papua itu tiba-tiba diganti oleh pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk Kemendagri. Penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy jadi Plh Gubernur Papua diketahui setelah beredar PDF surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA. Isi surat mengungkap alasan kesehatan Lukas Enembe yang dalam pengobatan di Singapura. Alasan lainnya adalah kekosongan kepemimpinan lantaran Wagub Klemen Tinal meninggal dunia belum lama ini. Atas dasar itulah Kemendagri memutuskan Dance sebagai Plh gubernur. Menanggapi kisruh ini, aktivis Papua Yolanda Suebu angkat bicara. "Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, sesuai amanat UUD," kata Yolanda, Sabtu (26/6/2021). "Mungkin inilah cara rakyat Papua menyampaikan pendapat dan kekecewaan. Namun jangan sampai pecah konflik. Karena situasi ini mungkin disetir pihak ketiga. Rakyat berpendapat bahwa gubernur dipilih oleh rakyat, itu benar. Tetapi rakyat seharusnya memahami juga bahwa gubernur harus memberikan dirinya diatur oleh undang-undang," tegasnya. Hari ini, lanjut dia, rakyat berteriak karena merasa hak dan suarnya tidak dihargai. "Itu bisa saja benar karena tidak semua rakyat memahami aturan pemerintahan. Apalagi berdemo di situasi Covid-19 juga berpotensi meningkatnya penyebaran virus corona di Papua," ucap Yolanda yang juga Bupati Lira Jayapura. Terlebih lagi, kata Yolanda, Papua sedang mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang membutuhkan tanggung jawab besar. "Jadi alangkah lebih baik ditempuh secara damai. Kalau ada pelanggaran administrasi ada jalur penyelesaiannya. Sekda bukan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan harus orang asli Papua, tapi siapa pun bisa jika pangkat dan golongannya sudah  memenuhi,' terang dia. #Plh Gubernur Papua #Kisruh Plh Gubernur Papua-Lira Jayapura-Jangan Terprovokasi Jangan terprovokasi Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika gubernur dan wakil gubernur berhalangan, seperti meninggal dan atau sakit, maka sekda sebagai pelaksana harian gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan. "Situasi yang dimaksud UU 23/2014 itu, sedang terjadi di Papua. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh sekda mewakili gubernur. Jadi rakyat jangan terprovokasi. Tetap tenang," pintanya. "Rakyat Papua itu unik , multi suku dan multi karakter. Otomatis multi cara pandang dalam menyikapi setiap masalah, apalagi masalah menyangkut suara rakyat dan pemimpin yang sangat kharismatik. Saya pun menghargai hak rakyat dan suara rakyat. Saya berharap jangan terprovokasi, jangan sampai terjadi konflik antara suku dan golongan," ucapnya. Papua, kata dia, adalah surga kecil di bumi, jadi tunjukkan surga itu ke dunia, buat dunia percaya bahwa benar surga yang jatuh ke bumi itu ada di Papua. Papua tanah damai, itu bukan slogan semata, tetapi benar-benar terbukti. "Mari saya ajak seluruh rakyat Papua bersatu hati berdoa untuk Tanah Papua, berdoa untuk bapak Gubernur Papua (Lukas Enembe) agar tetap diberi kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Tanah Papua dan rakyat Papua. Juga berdoa agar rencana kembali bulan Juli itu tidak mendapat halangan apapun," ujarnya. (fri) #Plh Gubernur Papua #Kisruh Plh Gubernur Papua-Lira Jayapura-Jangan Terprovokasi

Topik:

Gubernur Papua PLH gubernur Papua

Berita Sebelumnya

Serah Terima Dua Kabag dan Satu Kapolsek Lingkungan Polres Lampung Tengah

Berita Selanjutnya

Polda NTB Gelar Vaksinasi Serentak Sambut Hari Bhayangkara Ke-75