Forum Honorer PGRI Jember Adukan Formasi PPPK kepada Ketua DPD

Nicolas

Diperbarui 14 Oktober 2021 04:24 WIB

Forum Honorer PGRI Jember Adukan Formasi PPPK kepada Ketua DPD

Monitorindonesia.com - Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FH PGRI) Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Rabu (13/10/2021) mengadukan nasibnya kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. PGRI protes akan perjanjian kerja atau PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021, Hadir dalam pertemuan adalah Ketua FH PGRI Kabupaten Jember, Mulyadi, dan Sekretaris Edi Santoso. Keduanya mengeluhkan banyaknya guru tidak tetap yang tidak lolos saat tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru tahun 2021, khususnya di Jember. "Kuota Jember termasuk besar sekitar 3600-an formasi namun yang lulus hanya sekitar 1000 an. Kita berharap para guru honorer di Jember diluluskan 100 persen menjadi ASN PPPK. Kasihan yang sudah mengabdi puluhan tahun. Mereka harusnya mendapatkan prioritas dan afirmasi," kata Mulyadi. Keduanya berharap ada penambahan formasi guru pendidikan agama sesuai pagu yang ada di lembaga SD/SMP. "Masih minimnya formasi guru pendidikan agama di lembaga pendidikan tapi kok tidak ada penambahan. Ketika kami bertanya yang ada malah terkesan saling lempar antara Kemendikbud dan Kemenag," lanjutnya. Ketiga, FH PGRI ingin agar pemerintah memperhatikan nasib pegawai tidak tetap (PTT) di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Karena nasibnya juga tidak ada kejelasan. Sementara LaNyalla menjelaskan bahwa DPD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer. Keanggotaannya juga sudah disahkan dalam Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun 2020-2021. "Pansus guru dan tenaga kependidikan honorer sebagai bukti komitmen DPD RI dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia," katanya. Pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang beranggotakan 15 anggota tersebut merupakan inisiatif dari Komite III dan Komite I DPD. "Ratusan orang yang datang ke saya terkait hal ini. Permasalahannya hampir sama di seluruh Indonesia. Kita DPD bentuk pansus untuk membantu para guru. Namun harus dimaklumi juga bahwa eksekusinya ada di DPR dan pemerintah. DPD hanya diberi wewenang menyampaikan aspirasi," kata LaNyalla. Artinya, lanjut LaNyalla, kewenangan DPD sangat terbatas. Oleh karena itu kepada para guru honorer, disampaikan bahwa perlunya penguatan kelembagaan DPD, sehingga punya hak yang sama dengan DPR. "Sama-sama dipilih rakyat secara langsung, legitimasinya kuat, bahkan suara anggota DPD itu banyak yang lebih besar dari suara anggota DPR tetapi kewenangannya tidak sama. Ini yang perlu diperjuangkan lewat amandemen konstitusi. Termasuk hak agar orang tak berpartai seperti DPD ini bisa mencalonkan presiden seperti orang parpol," paparnya.[Rls]

Topik:

DPD guru honorer PGRI

Forum Honorer PGRI Jember Adukan Formasi PPPK kepada Ketua DPD

Berita Sebelumnya

BNN Lampung: 11.531 Pengguna Narkoba di Lamteng Belanjakan Rp11,5 Milliar per Bulan

Berita Selanjutnya

Musrenbang Bantar Jaya Fokuskan Penuntasan Vaksinasi dan Pembangunan Wilayah

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Lalu Hadrian Desak Pemerintah Hapus Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu dan Perluas PIP untuk Siswa TK

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K