Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Atas Raperda APBD 2023

Mojokerto, MI - DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Senin (17/10/2022), di gedung Graha Whicesa, Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A Basuni, Sooko, Kabupaten Mojokerto. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, didampingi Wakil Ketua Setiya Puji Lestari, Any Mahnunah dan H. Sholeh. Serta dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Ketua TAPD dan segenap anggota TAPD Kabupaten Mojokerto, para jajaran Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta tokoh masyarakat, Ormas, LSM dan Ketua TP PKK. Dalam sambutannya, Bupati Ikfina menyampaikan pemerintah akan terus mewaspadai risiko gejolak ekonomi yang masih tinggi di tahun 2023. Perlambatan ekonomi dunia dan risiko stagflasi berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Konflik geopolitik dan perang ukraina yang sampai saat ini belum menunjukkuan tanda-tanda akan segera berakhir telah menyebabkan ekskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan medorong kenaikan laju inflasi di banyak negara. Untuk menekan laju inflasi, bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan tersebut mengakibatkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian negara berkembang mengalami pelemahan. Dengan berbagai tekanan tersebut, pada tanggal 3 september 2022 pemerintah indonesia terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan memberikan multiplier effect yang kuat terhadap kondisi perekonomian nasional tidak terkecuali di Kabupaten Mojokerto. "Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut akan berdampak pada tingginya laju inflasi khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kenaikan inflasi yang tinggi itu akan berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi yang sebelumnya mengalami perlambatan akibat pandemi covid-19," katanya. Bupati Ikfina menekankan, berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut tidak boleh membuat pesimis. Sebagaimana yang disebutkan nasehat dalam alquran maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karena itu, desain arsitektur APBD tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. "APBD harus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen peredam atau shock absorber jika terjadi gejolak perekonomian di masyarakat. Desain APBD 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, responsif, dan fleksibel terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," jelasnya. Kemudian, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, maka asumsi makro menjadi landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2023. "Namun demikian pemerintah tetap mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,9 persen atau sedikit lebih tinggi dari target yang ada dalam APBN 2022 pada kisaran 5,2 sampai 5,5 persen," ujarnya. Lebih lanjut, Bupati Ikfina menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kuartal i tahun 2022 tumbuh 5,20 persen dan kuartal ii naik menjadi sebesar 5,74 persen, pemerintah provinsi Jawa Timur mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 3,45 persen hingga 5,15 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto kuartal i tahun 2022 tumbuh 2,36 persen dan kuartal ii tumbuh sebesar 7,04 persen. "Adapun target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada RPJMD tahun 2023 sebesar 3,53 persen hingga 5,29 persen, lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 1,17-4,70 persen," terangnya. Adapaun penyusunan rancangan APBD tahun 2023 ini mengacu pada tema RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yaitu 'Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM'. Untuk itu, Bupati menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan daerah,  maka anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana dasar masyarakat mendapatkan perhatian yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dan PAD secara simultan dapat meningkat. "Peningkatan PAD pada masa yang akan datang diharapkan dapat membiayai kebutuhan pembangunan yang lebih besar. Upaya dimaksud akan menjadikan masyarakat Mojokerto makmur dan bermartabat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan," tegasnya. Selanjutnya, dari sisi penerimaan, Bupati Ikfina mengatakan, harus mampu melakukan identifikasi sumber-sumber PAD yang potensial dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan tersebut secara maksimal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Kemudian dari sisi belanja, harus dilakukan peningkatkan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif dan mengasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Dengan kata lain bahwa setiap besaran nilai uang yang dibelanjakan harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar efektif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto," terangnya. Terkait penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah direncanakan mencapai sebesar Rp. 2.310.416.449.048, mengalami penurunan sebesar Rp. 40.571.175.242, apabila dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.350.987.624.290. Penurunan  tersebut dikarenakan dana yang bersifat ermark belum teranggarkan, diantaranya yaitu dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana insentif daerah. "PAD sebesar Rp. 632.842.772.807 mengalami kenaikan sebesar Rp. 74 .189.450.557, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 558.653.322.250," bebernya. Kenaikan tersebut, kata Ikfina, diperoleh dari seluruh jenis PAD, adapun PAD terdiri dari, pajak daerah sebesar Rp. 395.677.500, retribusi daerah sebesar Rp. 42 .854.603.325, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6.066.892.600, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar Rp. 188.243.776.882. "Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.578.581.916 .241, mengalami penurunan sebesar Rp. 114.760.625.799, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.693. 342 .542.040. Penurunan tersebut dikarenakan pendapatan transfer pusat mengalami penurunan sedangkan pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan," urainya. Adapun lain-lain pendapatan daerah terdiri dari pendapatan hibah bos pendidikan. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sebesar Rp. 2.532.326.492.428 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.568.120. 783, jika dibandingkan dengan periode yang sama APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.449.758.308.645. Alokasi kebutuhan belanja tersebut lebih besar dari pada target pendapatan daerah, berarti terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 221.909.980.380. "Untuk membiayai defisit anggaran dimaksud Pemkab Mojokerto berencana menutup dari netto pembiayaan sebesar Rp. 221.909.980.380, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan," jelasnya. Bupati Ikfina berharap dalam pembahasan dapat dilakukan secara konstruktif, lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Saya mengajak kepada para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan optimalisi anggaran dengan sebaik-baiknya dan secara bersama-sama pula mengikuti ataupun mengawasi di dalam pelaksanaannya sehingga diperoleh output pembangunan yang maksimal," ungkapnya. (Titin) DPRD Kabupaten Mojokerto