Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK Gelar Sosialisasi Gakkum di Blitar

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 16 Februari 2023 18:27 WIB
Blitar, MI - Komisi IV DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Sosialisasi peraturan penegakan hukum (Gakkum), bertempat di hotel Grand Mansion Kota Blitar, Kamis (16/2). Dalam acara tersebut, dihadiri Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Endro Hermono, perwakilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Endro Hermono menjelaskan, kegiatan kali ini pihaknya bersama KLHK mensosialisasikan penegakan hukum, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengerti terhadap aturan-aturan khususnya terkait tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. “Jadi, Penegakan hukum terhadap kejahatan LHK diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua elemen masyarakat dan instansi penegak hukum lainnya,” imbuhnya. Sedangkan, perwakilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Taqiuddin mengatakan, sosialisasi itu guna menegakkan hukum terkait satwa liar dilindungi. Selain itu, pihaknya saat ini juga banyak menangani kasus yang perlu disebarluaskan aturan perundangannya, sehingga masyarakat banyak yang mengetahui aturan hukum yang berlaku. “Banyak kasus yang kita tangani dan memang masyarakat juga informasinya sangat terbatas, untuk itu melalui sosialisasi ini masyarakat akan diberi pemahaman oleh sejumlah narasumber,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Pemuda Tani Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan menambahkan, pihaknya mendukung penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi. “Satwa liar yang dilindungi harus ada aturan yang mengatur, sehingga ke depannya tidak diambang kepunahan. Apalagi banyak satwa yang hanya ditemukan di Indonesia,” katanya. Fredy menyebut, aturan tentang penegakan perlindungan satwa liar juga harus dibuat pada level daerah, yakni kabupaten/kota. Dengan demikian, antara pemerintah pusat dan pemerintah bisa membangun sinergi membangun ekosistem. “Tapi, juga jangan lupa meskipun belum ada aturan yang mengatur harus ada peran dari pemerintah agar bersama-sama melestarikan satwa liar di alam,” pungkasnya. (JK)

Topik:

Kementerian LHK Blitar Komisi IV DPR RI Gakkum

Berita Sebelumnya

Wali Kota Santoso Sampaikan Pesan Khusus Pada Musda KNPI Kota Blitar

Berita Selanjutnya

Sidang Tuntutan 3 Polisi Terdakwa Kanjuruhan Digelar Pekan Depan

Berita Terkait

Nusantara
Petugas dari kepolisian saat melakukan olah TKP (Foto: Dok MI/Hms)

Trafo PLN Tanpa Pengaman Renggut Nyawa Balita di Blitar

24 Oktober 2025 19:14 WIB

Nusantara
Lobby Graha Pandawa, RSUD Ngudi Waluyo. Foto: Istimewa

Klinik Unggulan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Resmi Beroperasi di Gedung Graha Pandawa

26 Agustus 2025 04:04 WIB

Nusantara
Salah satu Puskesmas Pembantu, yang akan dibangun melalui DBHCHT tahun anggaran 2025 (Foto: Istimewa)

Dinkes Blitar Siapkan Pustu jadi Klinik Desa, Gunakan Dana Cukai Tembakau Rp 1,68 M

13 Agustus 2025 21:47 WIB

Nusantara
Dinas Sosial Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

4.819 Buruh Sektor Tembakau Kabupaten Blitar Terima BLT Rp 8,8 Miliar

2 Agustus 2025 23:54 WIB

Nusantara
Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman, didampingi Wakapolres dan Kasat Reskrim saat jumpa pers (Foto: Dok MI/Hms)

Kasus Perundungan di SMPN 3 Doko Diselesaikan Lewat Diversi: 7 Kesepakatan Diteken, Pelaku Direhabilitasi

28 Juli 2025 21:41 WIB

Nusantara
Suasana saat pembukaan pelatihan bagi karyawan, yang dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Blitar (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

Disperindag Kabupaten Blitar Latih Buruh Pabrik Rokok: Dorong Kompetensi Lewat DBHCHT

28 Juli 2025 21:17 WIB