Isu Pemekaran Blitar Selatan, Rahmat Santoso: Hanya Kampanye Pihak Tertentu Saja

Blitar, MI - Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menegaskan isu pemekaran atau pemisahan Blitar Selatan hanyalah ajang kampanye menjelang pemilu 2024 yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Seharusnya, kata dia, tidak perlu ada upaya pemisahan Blitar Selatan, namun yang perlu diperhatikan adalah soal kerusakan jalan yang sudah bertahun-tahun. “Bukan setahun dua tahun ini, apalagi kerusakan infrastruktur sudah direspons pemerintah pusat kalau 2023 ini akan diperbaiki,” ujar Rahmat usai menghadiri Muscab Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ke VI Blitar Raya di Joglo Jatinom, Sabtu (25/2). Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini menjelaskan kalau perbaikan butuh proses anggaran, serta ada mekanisme yang harus dilalui. “Karena bukan yang pribadi saya, bisa dicek apakah anggaran perbaikan infrastruktur di Blitar Selatan ada atau hoaks,” jelasnya. Rahmat Santoso yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini kembali menegaskan, bahwa isu tersebut tidak bermuatan politik , namun hanya berkaitan dengan kampanye saja. “Silahkan menghelat acara atau seremonial apa pun, namanya kampanye kan siapa saja boleh dan sah-sah saja. Kan aturannya belum ada dan belum masa kampanye,” imbuh Rahmat Santoso. Politis dari Partai PAN ini juga mencontohkan kalau dirinya mengkampanyekan diri menjadi AG 1 (Bupati Blitar), sementara tahapan Pilkada masih 2024 mendatang. “Kampanye belum dimulai, aturan belum dibuat jadi melanggarnya dimana? Semua sah-sah saja,” paparnya. Bahkan pria yang baru ditunjuk menjadi Dewan Pakar Wilayah Jatim Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) ini juga mengungkapkan dukungannya untuk M Triyanto, yang akan maju menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Blitar. "Saya kenal baik dan mendukung Mas Triyanto, jadi seperti itu tanggapan saya soal adanya pemecahan Blitar Selatan,” terangnya. Bukan tanpa alasan, Rahmat Santoso menyampaikan dukungan pada M Triyanto yang juga Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) ini, karena isu pemekaran Blitar Selatan pertama kali memang dimunculkan oleh Triyanto. Saat berunjuk rasa menuntut perbaikan infrastruktur Blitar Selatan, di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro pada Januari 2023 lalu. Diketahui, acara Pembukaan Muscab IMM Ke VI Blitar Raya ini turut dihadiri  Ketua PD Muhammadiyah Kota Blitar Rusdi Riyanto, Sekretaris PD Muhammadiyah Kabupaten Blitar Zaenal Arifin, Pengurus DPD IMM Jatim Firdaus Suudi, Ketua DPC IMM Blitar M. Candra Setyawan, Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam, Pengurus IMM Blitar Raya, Ketua Aisyah Kota dan Kabupaten Blitar, Pemuda Muhammadiyah dan perwakilan organisasi kemahasiswaan di Blitar Raya. Wabup Rahmat dalam sambutannya menuturkan menjelang tahun politik 2024 mendatang, jangan sampai IMM atau mahasiswa pada umumnya mau diadu domba. “Akibat saling mencari dukungan politik, untuk kemenangan tahun 2024. IMM harus mampu memberikan teladan yang baik, menjadi penyemangat mahasiswa di Blitar Raya,” katanya. Wakil Ketua DPW PAN Jatim ini menambahkan IMM dan mahasiswa pada umumnya bisa menjadi seperti matahari, menyinari siapa pun yang ada di dunia tidak memandang suku, agama dan ras. "Menjadi penerang, untuk menjaga kekompakan demi kemajuan Indonesia," tandasnya. (JK) #Blitar Selatan