Soal Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Ore Nikel ke China, DPRD Malut: Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 6 Juli 2023 21:37 WIB
Sofifi, MI - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) Sahril Taher mengatakan, terkait dengan dugaan ekspor ilegal 5 juta ton ore nikel ke China harus ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. “Olehnya ini, yang itu terkait dengan temuan KPK harus ada ketegasan dari pemerintah pusat. Siapapun pelakunya harus ditindak dengan tegas, baik itu pengusaha maupun aparat pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, di Sofifi, Kamis (6/7). Dia menegaskan, pemerintah pusat jangan menutup mata terhadap persoalan ini. Sebab, dia mengendus dari 5 juta ton ore nikel yang diduga diekspor secara ilegal ke China itu sebagiannya berasal dari Maluku Utara. “Pemerintah pusat tidak boleh menutup mata dengan persoalan kekayaan warga Maluku Utara ini, tidak boleh diselesaikan dibelakang meja. Ini masih ada dugaan dari Sulawesi Tenggara ataupun dari Maluku Utara. Kalau ini bersumber dari Maluku Utara, kami sudah pastikan, maka kami DPRD tidak tinggal diam. Kami akan membentuk pansus untuk menelusuri siapa pelakunya,” jelasnya. “Harus ada tindakan tegas, cukupkah rakyat Maluku Utara menderita dengan masuknya begini banyak tambang, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang ada ini. Tapi, jangan lagi rakyat Maluku Utara punya kekayaan ini dicuri dan dibawa keluar,” sambung Politisi Partai Gerindra ini. Untuk itu, bila terbukti ore nikel yang diekspor ke China itu berasal dari Maluku Utara, kata dia, sangat merugikan negara dan daerah. Karena, dipastikan hak-hak negara dan daerah pastnya terabaikan. “Tentunya, dengan ekspor ilegal ini. Maka, pasti pendapatan ataupun sumber-sumber pendapatan dari 5 juta ton lebih ini, juga tidak dibayarkan kepada negara dan daerah,” pungkas Sahril. (Rais Dero).   #Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Ore Nikel ke China

Topik:

dprd malut ekspor ilegal ekspor ilegal 5 juta ton ore nikel ke china

Berita Sebelumnya

Ajakan Berhubungan Badan Ditolak, Suami di Batanghari Tega Bakar Istrinya

Berita Selanjutnya

Ganjar Terima Penghargaan Satyalencana Wira Karya karena Berhasil Turunkan Angka Stunting

Berita Terkait

Nusantara
Suasana reses Rahmawati Muhammad di Kelurahan Soadara, masyarakat menyampaikan keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. (Foto: Dok/Jainal Adaran).

Rahmawati Serap Aspirasi Warga Tidore

29 September 2025 17:23 WIB

Nusantara
Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly (Foto: Dok MI)

Komisi III Bongkar Borok PUPR dan Dishub

6 September 2025 21:00 WIB

Nusantara
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray (Foto: Dok MI).

DPRD Malut Dalami APBD-P 2025, Jangan Jadikan Ajang Bagi-Bagi Kue!

4 September 2025 13:00 WIB

Nusantara
Gubernur Malut Sherly Tjoanda berdiri di hadapan massa aksi, menyampaikan seruan damai di depan Gedung DPRD Kota Ternate. (Foto: Ist).

Gubernur Sherly Pilih Dekati Mahasiswa, Bukan Hindari

1 September 2025 19:52 WIB

Nusantara
Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir (kanan), Anggota Komisi III DPRD Malut, Iswanto (kiri) (Foto: Dok MI).

Iswanto Warning Belanja Modal Bisa jadi Beban, Samsuddin Klaim Justru Produktif

27 Agustus 2025 19:46 WIB

Nusantara
Wakil Ketua Komisi III DPRD Malut, Mahmud Esa (Foto: Dok MI).

Komisi III DPRD Malut Dukung Optimalisasi Infrastruktur dan Energi

12 Agustus 2025 20:32 WIB