Anggaran OPD Bakal Dialihkan Bayar Utang, Termasuk Pokir DPRD Malut?

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 11 Juli 2023 06:33 WIB
Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) akan telusuri kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak prioritas bakal dialihkan anggarannya untuk membayar utang sebesar Rp 900 Miliar. ”Kita lihat kegiatan-kegiatan mana yang tidak terlalu penting kita sisir, ini juga kan tender belum selesai. Kegiatan-kegiatan yang tidak urgent (mendesak) tidak perlu lagi,” ujar Ketua DPRD Malut Kuntu Daud kepada wartawan, di Sofifi, Senin (10/7). Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Biro untuk mengecek langsung kegiatan-kegiatan OPD yang masih tersisa di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran 2023. “Makanya, kita akan panggil rapat untuk menindaklanjuti utang itu, nanti kita panggil kadis (Kepala OPD) yang punya anggaran, yang besar-besar itu supaya selesaikan. Pangkas mereka punya anggaran sedikit-sedikit semua,” jelasnya. Selain itu, kata Kuntu, anggaran atau kegiatan OPD yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Malut juga terancam dipangkas untuk membayar utang. Menurut dia, kegiatan Pokir yang mendesak tetap dilanjutkan, tetapi yang tidak mendesak akan dipertimbangkan lagi, supaya pembayaran utang dapat diselesaikan pada akhir jabatan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba. Sehingga, utang ini tidak menjadi beban di pemerintahan berikutnya. “Pokoknya kita sisir semua (Kegiatan OPD dan Pokir), jadi nanti dilihat kalau urgent (mendesak), kalau tidak urgen nanti ditanya lagi ke mereka (Anggota DPRD). Kira-kira mereka mau alihkan kemana, cari yang urgent-urgent saja,” harap Politisi PDI Perjuangan ini. (Rais Dero) #Anggaran OPD

Topik:

Pemprov Maluku Utara dprd malut Pokir

Berita Sebelumnya

Ganjar Bangun 6 Ribu Rumah Layak Huni bagi Warga Kurang Mampu Sepanjang 2023

Berita Selanjutnya

Lina Mukherjee, Tersangka Konten Makan Babi Resmi Ditahan Kejari Palembang

Berita Terkait

Nusantara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkim Malut, Firmansyah Meidiawan (Foto: Dok MI)

Benarkah Progres RTLH Capai 80 hingga 90 Persen?

5 Oktober 2025 18:53 WIB

Nusantara
Suasana reses Rahmawati Muhammad di Kelurahan Soadara, masyarakat menyampaikan keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. (Foto: Dok/Jainal Adaran).

Rahmawati Serap Aspirasi Warga Tidore

29 September 2025 17:23 WIB

Nusantara
Kabag MKP Biro Adpim Malut, Ailan Goraahe (Foto: Istimewa)

Transparansi Pemprov Malut Tersandera Ailan Goraahe

19 September 2025 07:53 WIB

Nusantara
Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly (Foto: Dok MI)

Komisi III Bongkar Borok PUPR dan Dishub

6 September 2025 21:00 WIB

Nusantara
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray (Foto: Dok MI).

DPRD Malut Dalami APBD-P 2025, Jangan Jadikan Ajang Bagi-Bagi Kue!

4 September 2025 13:00 WIB

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI)

Uji Kompetensi ASN Pemprov Malut Baru Capai 500 Orang

3 September 2025 19:53 WIB