Sekda Malut Berencana Cabut Password Admin dari Tangan Ahmad Purbaya

Sofifi, MI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A. Kadir berencana bakal mencabut password admin dari tangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya dan kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Oh iya, nanti kita masih sementara, apa namanya, baru sampaikan, kan ada hal-hal yang perlu diselesaikan juga oleh Keuangan (BPKAD). Karena memang Admin itu pasti dikuasakan kepada staf,” ujarnya, saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, di Sofifi, Senin (24/7). Menurut dia, pelimpahan password admin aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari BPKAD ke Bappeda dalam rangka untuk menelusuri dan melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang belum sempat dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan untuk membayar utang. “Jadi, stafnya kepada siapa, itu kan yah terserah Sekdanya, kemudian kemarin bahwa, karena di rapat itu berkembang hal-hal seperti itu, karena Bappeda sementara melakukan upaya-upaya untuk rasionalisasi (kegiatan SKPD). Kepada siapa itu sebenarnya tidak ada masalah, yang jelas intinya itu kan di Sekda,” terang Samsuddin. Sebelumnya, pada saat rapat dengan Kepala SKPD yang dipimpin oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba beberapa waktu lalu, ia menegaskan kepada BPKAD agar lebih teliti dalam menginput program SKPD dalam aplikasi SIMDA maupun SIPD. Sehingga, program apa saja yang diinput dalam aplikasi tersebut, tidak sembarang orang untuk mengaksesnya. Karena, yang punya kewenangan penuh untuk membuka dan mengotak-atik isi menu yang ada di dalam aplikasi itu adalah Sekda. “Artinya, bahwa semua saudara-saudara sekalian input itu kan orang lain tidak bisa lihat, gitu ya, orang lain tidak bisa lihat sebenarnya. Yang bisa lihat itu hanya admin, super admin, super admin itu adalah sekda. Tapi, selama ini saya percayakan kepada keuangan yang membuka (aplikasi) itu,” ungkapnya. Selain itu, kata dia, yang punya kewenangan untuk menambah dan mengurangi kegiatan SKPD ini, hanya seseorang yang punya posisi jabatan Sekda. Penegasan ini disampaikannya dihadapan gubernur, karena dia beranggapan BPKAD yang dinakhodai Ahmad Purbaya itu sering menambah kegiatan atau program tanpa berkoordinasi dengan dirinya. “Nah, itu saya serahkan kepada keuangan selama ini, saya pikir supaya bisa diatur, mungkin karena dorang (mereka) lebih mengerti keuangan, begitu ya. Jadi, kalau tidak bisa atur baik-baik saya ambil ulang, begitu saja. Jadi, saya akan ambil karena ternyata ada tambah menambah (program) di luar sepengetahuan saya. Karena, nanti yang bertanggungjawab saya lho, begitu kan,” cetus Samsuddin. “Meskipun, siapa yang pegang admin itu golongan dua atau berapa kong (terus) dia tambah, Jakarta tahu Sekda yang tambah. Begitu, karena Sekda yang punya hak pegang admin itu, begitu. Jadi, kalau hari ini tidak ada satupun orang yang menghilangkan angka-angka yang ada di dalam aplikasi itu kecuali super admin (Sekda),” sambungnya menambahkan. Sementara itu, ia juga mengakui, bahwa selama ini pihak BPKAD diberikan kepercayaan penuh untuk memegang passwor admin itu untuk mengelola aplikasi tersebut dengan baik, tanpa merugikan pihak lain. Namun, ditegaskan pula, demi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Pemprov Malut saat ini, terutama menyelesaikan pembayaran utang. Dia bahkan tidak sungkan-sungkan untuk mengambil alih password itu dan diserahkan ke Bappeda. “Jadi, saya cukup mempercayai karena selama ini saya sedikit memberikan keleluasaan kepada semua teman-teman sekalian, nanti kalau terlalu bakancing dong (mereka) bilang semua-semua mau dia. Itu kalau mau memperbaiki situasi, hari ini saya tinggal ambil super admin saya kasih di Bappeda, hapus-hapus, hilang langsung, tidak ada yang bisa bakancing,” pungkasnya. (Rais Dero) #Sekda Malut