Kondisi Keuangan Pemprov Malut Tak Stabil, Kontraktor dan SKPD Diminta Bersabar

Sofifi, MI - Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Pasalnya, antara pendapatan dan realisasi pendapatan tidak seimbang. Sehingga, hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan pembangunan daerah dan juga berpengaruh pada pembiayaan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Malut. “Sehubungan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, dimana pendapatan yang tertuang dalam APBD 2023 sebesar Rp 4,1 triliun. Tetapi, realisasi pendapatan pada bulan September ini hanya Rp 2,3 triliun,” ungkap Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya, melalui rilis tertulisnya kepada Monitorindonesia.com, Jumat (20/10). Menurut mantan Kepala Inspektorat Malut ini, menegaskan bahwa dengan terjadinya ketidakseimbangan realisasi atau penerimaan pendapatan daerah yang tidak sesuai target, dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya. Selain itu, dia menambahkan, dari pendapatan tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 4,1 triliun, serta realisasi pendapatan pada bulan September ini hanya berkisar Rp 2,3 triliun itu. Sehingga, dapat menyebabkan terjadinya selisih yang cukup signifikan. “Pendapatan kita di akhir tahun ini, yaitu tepatnya di periode September hanya RP 2,3 triliun, sedangkan pendapatan yang disahkan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp 4,1 triliun. Itu berarti terjadinya selisih atau kekurangan pendapatan sebesar Rp 1,7 triliun lebih,” jelas Purbaya. Dengan kondisi tersebut, terutama kepada pihak ketiga atau kontraktor dan SKPD diminta untuk bersabar dan dapat memaklumi kondisi keuangan Pemprov Malut yang tidak stabil. Dia kembali menegaskan, saat ini Pemprov Malut tidak tinggal diam dan pangku tangan saja, namun pihaknya sedang berupaya dan bekerja keras untuk mencari solusi terbaik, agar keuangan daerah bisa stabil seperti biasanya. “Kita saat ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menstabilkan kondisi keuangan daerah, sehingga semua kebutahan dan pembiayaan dapat terpenuhi. Kepada pihak ketiga dan SKPD saya meminta pengertiannya dalam masalah ini,” harap Purbaya. (Rais Dero)