Pj Gubernur Malut Ungkap Keberhasilan APBD 2023 di Hadapan DPRD: Fokus pada Transparansi dan Kesejahteraan

Sofifi, MI – Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2023, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, dilaksanakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Malut, Sofifi, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Samsuddin A. Kadir secara gamblang, menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Rapat yang penuh antusiasme ini dihadiri oleh puluhan anggota DPRD, para pejabat tinggi Pemprov Malut, dan para undangan lainnya yang siap dengan seksama mendengar paparan keuangan daerah dengan penuh perhatian.

Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas

“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, kita dapat hadir di forum terhormat ini,” ujar Samsuddin.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD, atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan keuangan daerah, dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan Pendapatan Daerah yang Signifikan

Dalam laporannya, Gubernur Samsuddin menguraikan capaian penting APBD tahun 2023. Total pendapatan daerah tercatat mencapai Rp 3.138.212.391.116,70 atau 75,11 persen dari target ambisius Rp 4.177.929.116.360,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 804.961.566.391,70 atau 76,43 persen dari target, menunjukkan kinerja yang kuat dalam meningkatkan kemandirian finansial daerah.

“Pendapatan transfer dari pusat juga menunjukkan angka yang mengesankan, mencapai Rp 2.333.040.449.893,00 atau 88,87 persen dari target,” tegasnya.

Strategi Belanja yang Fokus pada Kesejahteraan Publik

Gubernur Samsuddin menegaskan bahwa kebijakan belanja lebih difokuskan pada peningkatan belanja publik dibandingkan belanja aparatur. Total belanja daerah, termasuk belanja operasi, modal, dan tak terduga, mencapai Rp 2.961.006.141.988,00.

“Kami memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk menggunakan anggaran sebagai alat pemerataan kesejahteraan,” tambahnya.

Tantangan dan Efisiensi Pembiayaan Daerah

Meski demikian, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak luput dari perhatian. Pembiayaan daerah tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 40.327.172.356,58 minus, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 10.435.918.407,57. 

“Kami terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran,” tegasnya.

Optimisme untuk Masa Depan

Mengakhiri sambutannya, Samsuddin mengundang DPRD untuk memberikan pandangan dan masukan guna perbaikan di masa mendatang. Ia menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan yang lebih besar.

“Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui bahwa keberhasilan tahun 2023 adalah hasil kerja bersama. Ini adalah anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri dan ditingkatkan,”tutupnya. (RD)