Anggaran Pemprov Malut Melimpah, Kinerja OPD Lesu: Ada yang Tak Beres?

Sofifi, MI – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Abubakar Abdullah, menyuarakan kegeramannya terhadap lemahnya penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang semakin menunjukkan ketidakbecusan pemerintah provinsi dalam mengelola keuangan daerah. 

Pernyataan tegas ini ia sampaikan dalam wawancara dengan sejumlah awak media di Sofifi pada Senin (19/8/2024), yang memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen OPD dalam menjalankan tugas mereka.

"Penyerapan anggaran masih belum terlalu maksimal, jadi kami berharap agar setiap OPD lebih meningkatkan penyerapan, mengingat kita sudah memasuki semester kedua," ujar Abubakar dengan nada prihatin yang seakan menyiratkan kekecewaan mendalam.

Abubakar dengan tegas menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang lemah mencerminkan buruknya kinerja OPD, yang semestinya menjadi pilar utama dalam menyalurkan manfaat anggaran kepada masyarakat. 

"Setiap OPD harus meningkatkan penyerapan anggaran sebagai bukti adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat," tambahnya dengan nada yang jelas menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal teknis, melainkan soal moral dan etika pengabdian.

Namun, ketika diminta untuk menjelaskan akar masalah dari rendahnya penyerapan anggaran di tahun anggaran 2024 yang sudah hampir berakhir ini, Abubakar membantah dengan tegas jika ada yang berani mengkambinghitamkan ketersediaan anggaran. 

Ia menyebut alasan semacam itu tak lebih dari omong kosong belaka. “Mana mungkin pemerintah tidak punya duit? Kalau kita lihat proyeksi pendapatan enam bulan pertama, kita punya kekuatan yang cukup dari sisi pendapatan," cetus Abubakar, seakan menantang setiap tudingan bahwa pemerintah provinsi sedang berada dalam krisis keuangan.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa laporan pendapatan pemerintah menunjukkan capaian sebesar 50 persen—angka yang cukup untuk membuat siapa pun bertanya-tanya mengapa anggaran tidak bisa terserap dengan baik. 

"Masa kita mengatakan tidak ada duit? Pemerintah itu kuat, jelas kalau kita lihat data pendapatan kita," tutup Abubakar, menyudahi pernyataannya dengan nada yang menyiratkan bahwa masalah ini lebih terkait dengan ketidakmampuan manajerial daripada soal teknis.

Hal ini dapat dibuktikan dengan menguaknya kegagalan sejumlah OPD dalam menjalankan perannya, menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pemerintahan di Provinsi Maluku Utara yang seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. (Rais Dero)