Sherly Tegaskan: Pendidikan Gratis di Malut Dimulai Mei, Gagal? Jabatan Abubakar Taruhannya!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 8 Maret 2025 14:21 WIB
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda bersama Plt Kepala Dikbud Abubakar Abdullah di acara paripurna serah terima jabatan, Kamis (6/3/2025). (Foto: MI/Rais Dero)
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda bersama Plt Kepala Dikbud Abubakar Abdullah di acara paripurna serah terima jabatan, Kamis (6/3/2025). (Foto: MI/Rais Dero)

Sofifi,MI – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, dalam pidato perdananya pada rapat paripurna DPRD Malut, Kamis, 6 Maret 2025, dengan tegas menyampaikan visi misi utama pemerintahan Sherly-Sarbin yang berfokus pada pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas.

“Visi misi utama kami bila disederhanakan akan menjadi program pro rakyat yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas, dan kedua, pelayanan pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas,” ungkap Gubernur Sherly dalam pidatonya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menegaskan bahwa program pendidikan gratis akan segera diluncurkan dalam 100 hari kerja pemerintahan Sherly-Sarbin, dimulai dengan sekolah-sekolah negeri. 

Ia mengungkapkan bahwa untuk merealisasikan itu, ia telah memerintahkan kepada Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Abubakar Abdullah, agar memastikan bahwa pendidikan gratis dapat diterapkan secepatnya.

“Kemarin saya telah memerintahkan kepada Plt. Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama, yakni sekolah gratis, bisa dimulai di sekolah negeri,” kata Gubernur Sherly.

Selain itu, Gubernur Sherly menegaskan bahwa tidak ada lagi pungutan liar yang akan dikenakan kepada siswa di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara mulai tahun 2025. 

Namun, karena keterbatasan fiskal pada APBD 2025, program pendidikan gratis untuk sekolah swasta baru akan diterapkan pada tahun 2026. 

“Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri. Sekolah swasta akan menyusul di tahun anggaran 2026,” ujar Sherly.

Gubernur Sherly menekankan bahwa meskipun pendidikan diberikan secara gratis, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama. 

Program pendidikan gratis ini bukan hanya soal menghilangkan biaya pendidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

“Memang sering kali gratis, mutunya diabaikan, dan sering kali mutu biayanya tinggi. Nah, ini Ibu Gubernur berada di posisi yang mengakomodasi ini, skemanya sangat kuat: gratis, bermutu, dan terjangkau,” ungkap Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Abubakar Abdullah.

Abubakar juga menjelaskan bahwa selain menghapuskan dana komite, pemerintah akan menanggung biaya bulanan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. 

“Ke depan dalam 100 hari kerja, biaya bulanan sekitar 150 ribu akan dibayar oleh Pemprov untuk SMA, SMK, dan SLB negeri,” tambahnya.

Abubakar Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun skema anggaran untuk mengakomodasi seluruh siswa di Maluku Utara, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. 

“Skema kami sudah siap, tinggal kami laporkan kepada Ibu Gubernur. Kami juga akan melakukan paparan kepada tim TAPD untuk menyepakati skema mana yang akan diterapkan,” ungkap Abubakar.

Namun, ia menambahkan bahwa untuk memastikan kelancaran program, peraturan gubernur (Pergub) baru akan diterbitkan untuk menggantikan Pergub yang saat ini mengatur dana komite. 

“Kalau nanti dibebaskan pasti ada pergub yang membatalkan Pergub tersebut dan dinyatakan sebagai pendidikan gratis,” jelasnya.

Gubernur Sherly berharap agar program pendidikan gratis ini dapat segera diterapkan, dengan target dimulai pada bulan Mei 2025, jika tidak ada kendala yang berarti. 

“Jika tidak ada kendala, mudah-mudahan bisa dimulai pada bulan Mei nanti,” kata Sherly.

Abubakar Abdullah juga menjelaskan bahwa total jumlah siswa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini diperkirakan mencapai 63 ribu siswa di seluruh Maluku Utara, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pihaknya kini sedang menghitung dan memetakan jumlah siswa serta kebutuhan masing-masing daerah.

Namun, komitmen Gubernur Sherly terhadap program ini tidak main-main. Ia juga menegaskan kepada Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Abubakar Abdullah, bahwa jika program pendidikan gratis ini tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. 

“Ada Pak Kadis Pendidikan disini? Pak AKA (sapaan karib Plt Kadikbud Malut), bisa ka tarada? Pak AKA, jabatan Pak AKA taruhannya yah,” ujar Sherly dengan nada tegas. (Rais Dero)

Topik:

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Rapat Paripurna DPRD Malut Maluku Utara