Banjir di Ternate, Gubernur Malut Berlibur?

Sofifi, MI – Saat warga Kota Ternate menghadapi dampak banjir yang meluas di berbagai titik, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, justru meninggalkan daerah. Kepergiannya disebut terkait agenda pemerintahan, namun faktanya tidak ada agenda resmi ke Jakarta. 

Di tengah situasi darurat ini, Wakil Gubernur (Wagub) Malut, Sarbin Sehe, turun langsung ke lokasi terdampak serta menggelar rapat darurat di Kantor Perwakilan Pemprov Malut atau yang biasa disebut Eks Crisant Hotel, Ternate, pada Kamis (3/4/2025).

Rapat ini dihadiri Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam pertemuan itu, Wagub menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah terhadap bencana yang terjadi di tengah perayaan Idulfitri.

Sebelumnya, Wagub Sarbin Sehe didampingi Sekda Samsuddin Abdul Kadir meninjau langsung beberapa titik yang terdampak banjir, terutama di Kelurahan Kastela dan Jambula. 

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar dampak bencana tidak semakin parah.

“Hari ini saya bersama Pak Sekda mewakili Ibu Gubernur meninjau lokasi di beberapa titik yang terdampak banjir pada beberapa hari kemarin,” ujar Wagub.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub menyatakan bahwa Pemprov Malut akan mempercepat upaya penanganan banjir agar warga yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan.

“Kita akan antisipasi titik-titik yang berpotensi rawan bencana, karena keselamatan masyarakat lebih penting didahulukan,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Malut menyalurkan 150 paket bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut berisi beras 10 kg, makanan cepat saji, popok bayi, susu bayi, serta perlengkapan sekolah bagi siswa yang terdampak banjir.

Di tengah upaya penanganan banjir, muncul sorotan terkait keberangkatan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, yang meninggalkan daerah di saat warganya sedang mengalami bencana. 

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba, saat dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda berangkat dari Malut pada Rabu (2/4/2025).

Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait agenda tersebut, tidak ada jadwal resmi yang mengharuskan Gubernur berada di Jakarta atau luar daerah. Hal ini memunculkan pertanyaan publik, mengapa di tengah situasi darurat Gubernur memilih untuk tidak berada di tempat.

“Ibu Gub baru berangkat kemarin (Rabu, 2 April 2025). Kan semua libur, jadi agendanya bolong ada agenda pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil untuk menangani bencana ini. Ia memerintahkan seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat, terutama Dinas Sosial, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas PPPA.

“Langsung diperintahkan kepada OPD terkait mendampingi sekaligus meninjau secara langsung beberapa titik di lapangan, termasuk penyerahan bantuan melalui Dinas Sosial dan Dinas PPPA,” ungkapnya.

Usai meninjau lokasi, Wagub Sarbin Sehe langsung menggelar rapat darurat di Kantor Perwakilan Pemprov Malut atau Eks Crisant Hotel, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Sekda Malut, BPBD, Dinas Sosial, serta perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS).

Dalam rapat tersebut, Wagub menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam menangani dampak banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Pasca banjir langsung ditindaklanjuti dengan rapat. Saya sementara mau menulis ini setelah pulang tinjau langsung rapat, hasil rapat sementara saya mau ketik (untuk dirilis),” ujar Rahwan K. Suamba.

Wagub juga menyoroti minimnya alat berat yang beroperasi di lapangan, yang dinilai menghambat proses normalisasi sungai.

“Saat ini hanya ada dua ekskavator yang aktif, sementara satu milik Kota Ternate dan dua milik BWS, namun satu ekskavator tidak beroperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Malut akan segera mengoordinasikan dengan Pemkot Ternate untuk menambah alat berat guna mempercepat pengangkatan material yang menyumbat aliran sungai.

“Kita perlu mengoordinasikan dengan Pemkot secepatnya sehingga penanganan material dapat segera diselesaikan,” tambahnya.

Selain langkah-langkah teknis, Wagub juga menginstruksikan agar Dinas Sosial dan Dinas PPPA terus memantau dampak sosial yang dirasakan warga akibat banjir.

“Saya minta Dinas Sosial dan Dinas PPPA memastikan bantuan makanan tetap diberikan kepada korban yang benar-benar terdampak,” tegasnya.

Ia juga meminta BPBD dan Dinas Sosial untuk mengingatkan warga agar tidak kembali ke rumah yang terdampak banjir sebelum kondisi benar-benar aman.

“Kita harus pastikan keselamatan warga. Jangan sampai mereka kembali terlalu cepat ke rumah yang belum aman,” katanya.

Selain itu, seluruh OPD terkait diminta untuk bergerak cepat dan terus berkoordinasi dengan unit kerja yang sama agar penanganan banjir bisa lebih efektif.

Dalam rapat tersebut, Wagub juga menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem drainase di Kota Ternate dan daerah rawan banjir lainnya. 

Ia meminta adanya koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Malut dan Pemkot Ternate agar kejadian serupa bisa dicegah di masa depan.

“Kita harus duduk bersama membahas bagaimana solusi jangka panjang, jangan sampai setiap hujan deras, masyarakat terus menjadi korban,” tandasnya. (Rais Dero)