Musrenbang jadi Fondasi Asta Cita di Maluku Utara

Ternate, MI – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut di Ballroom Hotel Bella, Ternate, Kamis (24/04/2025).

Musrenbang kali ini tidak sekadar menjadi ajang penyusunan dokumen tahunan. Di bawah komando Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara, forum ini diarahkan sebagai ruang perencanaan yang mengikat seluruh kepentingan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sherly Tjoanda, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Malut Syamsuddin Abdul Kadir, jajaran Forkopimda, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Malut, Rusni Sarbin, pejabat instansi vertikal, akademisi, pimpinan lembaga non-pemerintah, mitra perbankan, serta perwakilan pemerintah dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Tidak kurang dari 300 peserta hadir dalam forum ini.

Dalam sambutannya, Sherly Tjoanda menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas institusi untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan mampu dijalankan dengan baik.

“Saya memberikan apresiasi kepada Forkopimda atas sinergi komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Forkopimda. Karena kestabilan daerah tidak bisa tercapai tanpa sinergi Forkopimda dan Pemerintah Daerah masing-masing,” ujar Sherly.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Maluku Utara agar menjaga kesinambungan komunikasi dan kolaborasi dengan Forkopimda di masing-masing wilayah, guna menciptakan stabilitas daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar forum penyusunan agenda tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menyatukan visi dan arah pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Pada akhirnya, tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara adalah memastikan bahwa program strategis nasional, program Asta Cita dari Presiden Prabowo, terimplementasi inline dengan program Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara,” tandasnya.

Dalam forum ini, Gubernur Sherly memaparkan lima fokus prioritas pembangunan daerah yang menjadi perhatian Pemprov Malut di tahun berjalan dan tahun anggaran mendatang:

1. Pendidikan Gratis Biaya Komite

Gubernur mengumumkan bahwa salah satu program 100 hari kerja Gubernur-Wakil Gubernur adalah penghapusan biaya komite untuk seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara.

“Prioritas saya dan Pak Sarbin, kita akan launching secara resmi pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025,” ungkapnya.

Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi orang tua dan memperluas akses pendidikan menengah bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Beasiswa Daerah

Gubernur juga menyampaikan adanya pembicaraan intens antara Pemprov Malut, Kementerian Pendidikan, dan Rektor Unkhair untuk memastikan alokasi anggaran yang mendukung program inovatif seperti Cipta Bahasa Indonesia Pintar.

Di sisi lain, Sherly memberikan apresiasi kepada Pemkab Pulau Morotai dan Halmahera Tengah yang telah mengimplementasikan program beasiswa daerah.

“Harapannya, program di Morotai semoga terus berkelanjutan di masa pemerintahan yang baru, begitu juga dengan Halteng. Kabupaten/kota lainnya juga saya harapkan bisa mendukung, terutama Haltim dan Halbar. Jika APBD tidak mencukupi, bisa minta dukungan dari CSR swasta,” tuturnya.

3. Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Gubernur mengungkapkan bahwa banyak keluhan masyarakat yang masuk mengenai kondisi jalan dan jembatan yang rusak parah, bahkan membahayakan keselamatan warga.

“Saya menerima sekitar 200 laporan dengan kondisi jalan dan jembatan yang memang sangat ekstrem – tidak bisa dilewati, banjir, kecelakaan motor, dan mobil,” bebernya.

Ia mendorong agar Dinas PU di kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk memprioritaskan perbaikan ruas-ruas jalan tersebut dalam waktu lima tahun ke depan.

4. Pengembangan Sentra Pertanian dan Perikanan

Gubernur mendorong agar masing-masing daerah memiliki fokus pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang konkret dan terukur, serta mendukung ekosistem ekonomi lokal.

“Kita ingin punya satu kawasan yang terukur hasilnya. Ketika ada kunjungan Menteri, kita bisa tunjukkan hasil, bukan sekadar laporan,” ujarnya.

Terkait perikanan, Sherly menyampaikan bahwa tahun ini akan dimulai pembangunan sentra perikanan, termasuk rencana pengadaan pabrik es yang sedang dirancang dalam masterplan Pemprov.

5. Revitalisasi Koperasi: Mengaktifkan Koperasi Merah Putih

Dari sekitar 1.300 koperasi yang tercatat di Malut, banyak yang tidak aktif. Jumlah itu bahkan melebihi jumlah desa yang hanya sekitar 1.200.

“Saya minta Kadis Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba, 10 koperasi saja. Satu kabupaten, satu koperasi yang sudah ada, dikonversi menjadi Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Gubernur Sherly turut menyinggung soal tunggakan dana bagi hasil dan utang daerah. Ia meminta agar ketika dana tersebut dibayarkan, penggunaannya difokuskan pada program-program prioritas yang sejalan dengan misi pembangunan nasional.

“Kalau dibayar, programnya dipakai untuk mendukung Asta Cita, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.

Sherly menutup sambutannya dengan peringatan tegas agar hasil Musrenbang ini tidak berakhir sebagai dokumen indah tanpa realisasi.

“Dokumen Musrenbang ini menghasilkan dokumen yang ditandatangani, tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen,” ujarnya.

“Harapan saya, hasil desain pembangunan yang dibangun melalui koordinasi dan diskusi ini mampu menghasilkan output yang nyata, dan dapat direalisasikan bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi lintas sektor yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Diskusi berlangsung secara daring dan luring.

Kepala Bappeda Provinsi Malut, Sarmin S Adam, selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa tujuan utama Musrenbang RKPD 2026 adalah menyelaraskan program dan kegiatan Pemprov Malut dengan arah kebijakan nasional serta memperkuat integrasi antarprogram unggulan Gubernur-Wakil Gubernur dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

“Forum ini diharapkan bisa mempertajam indikator, target, dan sasaran pembangunan, serta mempercepat intervensi terhadap prioritas daerah yang telah ditetapkan,” ujar Sarmin. (Rais Dero)