Tegas! Wagub Sarbin Larang OPD Gelar Kegiatan di Luar Sofifi

Sofifi, MI - Wagub Malut, Sarbin Sehe, melontarkan sejumlah peringatan tegas kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Pendampingan Penginputan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digelar Balitbangda Pemprov Malut di Hotel Batik, Ternate, Senin (7/7).

Dalam forum yang dihadiri berbagai unsur OPD, akademisi, dan perwakilan pemerintah pusat itu, Wagub Malut secara lugas menyentil lemahnya praktik inovasi dan rendahnya kualitas tata kelola keuangan di lingkup Pemprov Malut. 

Ia menyebut, kolaborasi dan sinergi antarlembaga masih jauh dari ideal, dan hal ini berdampak pada capaian indeks yang stagnan.

“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) seharusnya menjadi cermin kinerja dan alat pembinaan, bukan sekadar angka dalam laporan. Sayangnya, masih banyak tantangan, mulai dari dokumen perencanaan yang tak sinkron hingga keterbukaan pelaporan keuangan yang belum maksimal,” tegas Wagub Malut.

Ia juga mengkritik ketidakterpaduan dalam penyusunan dokumen RPJMD serta masih minimnya transparansi penggunaan anggaran. Padahal, kata dia, prinsip value for money dalam pengelolaan APBD sudah seharusnya menjadi landasan utama, yaitu hemat, adil, dan setara.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal komitmen moral dalam mengelola uang rakyat. Jangan hanya bicara inovasi di atas kertas, tapi praktiknya justru boros dan tidak berdampak nyata,” sindirnya.

Lebih lanjut, Mantan Kakanwil Kemenag Malut ini menekankan agar Rakor ini tidak berhenti pada seremoni dan dokumentasi, tetapi benar-benar menjadi titik balik dalam memperkuat sinergi serta mempercepat penginputan dan pelaporan IPKD dan IID secara berkualitas.

Tak hanya menyoal inovasi dan keuangan, Wagub Malut juga melayangkan teguran keras kepada para pimpinan OPD yang kerap menggelar kegiatan di luar Sofifi pada hari kerja, terutama Senin. 

Ia menilai pola ini melemahkan pusat pemerintahan yang telah lama sepi dari aktivitas esensial birokrasi.

“Karena Sofifi harus kita ramaikan. Tidak bisa pusat pemerintahan malah kosong, sementara aktivitas OPD lebih sering terlihat di hotel-hotel Ternate,” tukas Wagub Sarbin.

Sikap yang disampaikan Wagub Malut ini mengindikasikan adanya kecenderungan sejumlah pejabat birokrasi yang lebih memilih melaksanakan kegiatan di kota Ternate daripada mendukung penguatan peran Sofifi sebagai pusat pemerintahan Pemprov Malut.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI, Tim Teknis IPKD dan IID BSKDN, serta seluruh unsur OPD provinsi dan kabupaten/kota di Malut, termasuk dari Diskominfo, BPKAD, dan Bappeda. (Rais Dero)