FISHE Dipakai sebagai Alat Alternatif Estimasi Stok Ikan di Maluku Utara

Ternate, MI - Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Fauji Momole, menegaskan komitmen Pemprov Malut dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Komitmen ini ditandai dengan pelaksanaan Pelatihan Kerangka Kerja untuk Evaluasi Stok dan Habitat Terpadu (FISHE), yang digelar pada Selasa (29/7) di Hotel Emerald, Ternate. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara DKP Malut dengan Environmental Defense Fund (EDF), sebuah lembaga internasional yang berpengalaman dalam penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi besar Malut dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perikanan di wilayah kepulauan yang kompleks. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran aktif pemangku kepentingan lokal dalam merumuskan kebijakan perikanan yang adaptif. Upaya ini dinilai krusial mengingat ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir Malut terhadap sektor kelautan dan perikanan yang sangat tinggi.

Fauji menilai bahwa kemampuan menganalisis data menjadi semakin vital seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. 

Oleh karena itu, menurutnya, pelatihan ini tak sekadar transfer pengetahuan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ilmiah dalam pengambilan kebijakan sektor kelautan di daerah.

“Di tengah dinamika perikanan global dan tantangan perubahan iklim, kemampuan kita dalam menganalisis data perikanan secara akurat dan komprehensif adalah kunci,” ujar Fauji.

Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak kebijakan pengelolaan perikanan di daerah yang diambil tanpa didukung data memadai, sehingga efektivitasnya tidak optimal. 

Dengan pelatihan FISHE, pihaknya berharap para pengambil kebijakan, akademisi, hingga pelaksana teknis di lapangan dapat memiliki pendekatan yang lebih berbasis bukti dan analisis ilmiah.

Pelatihan ini, lanjut Fauji, dirancang untuk menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. 

Dalam kerangka FISHE, peserta didorong untuk memahami keterkaitan antara data, kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, agar keputusan yang diambil tidak hanya ilmiah tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

“Pelatihan FISHE ini kami harapkan dapat menjadi lompatan besar untuk meningkatkan kompetensi para pengelola perikanan, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan berbasis bukti,” tambahnya.

FISHE sendiri dikembangkan sebagai instrumen ilmiah yang mampu digunakan di berbagai konteks wilayah, baik yang memiliki data melimpah maupun yang menghadapi keterbatasan data. 

Melalui pendekatan bertahap, FISHE memungkinkan pemanfaatan informasi yang tersedia secara maksimal untuk menghasilkan strategi pengelolaan stok dan habitat ikan yang efektif.

Fauji menambahkan bahwa metodologi ini mengakomodasi berbagai realitas di lapangan, termasuk tantangan logistik, kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah. 

Dengan demikian, FISHE dapat diadaptasi secara fleksibel oleh berbagai tim pengelola di tingkat provinsi, kabupaten, hingga unit-unit pelabuhan.

“Kerangka kerja ini mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan strategis, penilaian stok dan habitat, implementasi kebijakan, hingga adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sumber daya,” jelasnya.

Selain dari Fauji Momole, pelatihan ini juga menghadirkan narasumber utama dari EDF, yakni Andi Yasser, yang memberikan pemahaman teknis mendalam mengenai penerapan kerangka FISHE di berbagai wilayah pesisir di Indonesia. 

Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan dari sisi ilmiah, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial ekonomi lokal.

Andi menjelaskan bahwa banyak daerah, termasuk Malut, menghadapi kesulitan dalam menyusun kebijakan perikanan karena data yang terbatas dan tidak terkonsolidasi. 

FISHE, kata dia, menjembatani kesenjangan tersebut dengan panduan terstruktur untuk mengidentifikasi prioritas pengelolaan, bahkan dengan sumber daya yang minim.

“Salah satu keunggulan utama FISHE adalah dirancang khusus untuk mengatasi tantangan pengelolaan perikanan dengan data dan kapasitas yang terbatas,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan perubahan iklim membuat kebutuhan akan pendekatan pengelolaan yang adaptif semakin mendesak. 

Oleh karena itu, integrasi elemen perubahan iklim ke dalam seluruh proses evaluasi dan perencanaan dalam FISHE menjadi keunggulan tersendiri yang patut diadopsi oleh daerah-daerah pesisir seperti Malut.

Andi menyatakan bahwa melalui integrasi ini, pengambil kebijakan di daerah dapat menyusun rencana aksi jangka panjang yang lebih tangguh terhadap ancaman lingkungan, sekaligus tetap memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat nelayan.

“FISHE juga mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam setiap tahapan pengelolaannya, memastikan bahwa kita dapat merespons dampak-dampak tersebut secara proaktif,” tuturnya.

Pelatihan ini juga menjadi forum kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan berbagai institusi kunci dalam pengelolaan kelautan di Malut. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah III Dufa-Dufa, Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah, serta sejumlah akademisi dan peneliti.

Kehadiran mereka mencerminkan pendekatan partisipatif dan keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan sektor perikanan. Peserta pelatihan juga melibatkan perwakilan dari Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Malut, serta Kelompok Kerja Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang terdiri dari akademisi Universitas Khairun (UNKHAIR), Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), dan peneliti dari BRIN.

Fauji menyambut baik antusiasme dan keterlibatan lintas aktor tersebut, seraya menekankan pentingnya menjembatani antara pengetahuan ilmiah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi antara pihak ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan perikanan yang lebih holistik, efektif, dan berbasis pada ilmu pengetahuan, sekaligus mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan pelatihan ini, DKP Malut juga mulai menyusun rencana aksi tindak lanjut berupa penerapan langsung metode FISHE di beberapa wilayah percontohan di Malut. Penerapan ini akan dikawal oleh tim lintas institusi untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas prosesnya.

Fauji berharap keterampilan yang diperoleh peserta tidak hanya menjadi pengetahuan konseptual, melainkan dapat langsung diaplikasikan dalam kegiatan monitoring, pengawasan, dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perikanan.

“Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan FISHE ini akan segera diaplikasikan di lapangan,” tegas Fauji.

Dengan kesiapan SDM yang lebih mumpuni dan pendekatan perencanaan adaptif, Pemprov Malut optimistis mampu menghadirkan sistem pengelolaan perikanan yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari pencapaian target-target pembangunan daerah berbasis kelautan.

Fauji menyebut bahwa keberhasilan pelatihan ini akan menjadi titik tolak untuk berbagai inisiatif serupa yang menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus pelestarian sumber daya laut.

“Dengan peningkatan kapasitas dalam analisis data dan perencanaan adaptif, Pemprov Malut optimis dapat mencapai tujuan pengelolaan perikanan yang lebih efisien dan lestari,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa laut dan sumber dayanya tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian menjadi prinsip utama dalam kebijakan pengelolaan perikanan Malut ke depan.

Fauji meyakini bahwa perubahan positif dapat tercipta jika seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dan bergerak bersama mewujudkan ekosistem kelautan yang tangguh.

“Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas perikanan, keberlanjutan sumber daya laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Malut,” tutupnya. (Jainal Adaran)