Hingga Saat Ini, Berapa Kendaraan ASN Jabar Nunggak Pajak?

Bandung, MI - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jabar sejak 20 Maret 2025 di seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat masih berlangsung hingga 30 September 2025 mendatang.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini pun mendapat respon positif dari masyarakat khususnya warga Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak karena merasa sangat terbantu mendapat keringanan dalam membayar pajak kendaraannya.

Sejak program tersebut diberlakukan di seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat, ribuan warga berbondong-bondong datang ke kantor Samsat termasuk Samsat Soekarno Hatta (Soetta) Kota Bandung untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, program tersebut juga dimanfaatkan oleh warga untuk mengurus administrasi kendaraan, mulai dari proses mengganti nama pemilik kendaraan pertama atau bea balik nama (BBN), mutasi, duplikat STNK dan lainnya.

Lalu, ada berapa banyak kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung yang berdomisili di wilayah Samsat Bandung Tengah yang nunggak pajak?

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung II Kawaluyaan, Ade Sukalsah, mengatakan terkait data wajib pajak kendaraan bermotor di semua kantor cabang pengampunya oleh Bidang Pengelolaan Sistem di Bapenda Pusat, datanya by name by address.

"Kewajiban kami hanya memastikan ASN di lingkungan kami jangan sampai ada yang nunggak pajak. Alhamdulillah sejauh ini 20 orang ASN di lingkungan kami 100% taat pajak," ujar Ade Sukalsah saat dikonfirmasi pada Kamis (14/8/2025).

Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung III Soekarno Hatta, Ida Hamidah, saat dikonfirmasi ada berapa banyak kendaraan milik Aparatur Sipil Negara, baik itu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung yang berdomisili di wilayah Samsat Soekarno Hatta yang nunggak pajak?

Hingga berita ini ditulis, Ida Hamidah belum memberikan respons atas pertanyaan tersebut. Anak buah Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna ini diduga sengaja diam alias bungkam.