Penyerapan DAK Fisik Dinkes Malut Baru 15 Persen, APBD 67 Persen

Sofifi, MI - Penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Malut untuk tahun anggaran 2025 diproyeksikan mencapai 100 persen pada akhir Desember mendatang. Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Malut, Julys Giscard Kroons, usai mengikuti rapat dengan Komisi IV DPRD Malut yang membidangi sektor kesehatan, Kamis (4/9/2025), di kantor DPRD Sofifi.

Rapat tersebut membahas APBD Perubahan dan pelaksanaan program-program prioritas di Dinas Kesehatan, dengan peserta rapat meliputi Dinas Pendidikan dan Kesra, selain Dinas Kesehatan itu sendiri.

“Kami menghadiri undangan dari Komisi IV yang membidangi kesehatan, jadi yang diundang dinas kesehatan, pendidikan, dan Kesra,” jelas Julys Giscard Kroons.

Menurut Plt Dinkes Malut, beberapa program yang dibahas memang menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya program prioritas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski demikian, anggaran yang kurang tersebut telah diakomodir melalui APBD Perubahan.

“Jadi, pembahasan ini ada beberapa program kita yang memang anggarannya tidak mencukupi, contohnya itu terkait dengan program prioritas JKN. Anggaran yang tidak mencukupi itu di APBD Perubahan, kita bersyukur sudah diakomodir,” katanya.

Julys menegaskan bahwa keberlanjutan program menjadi fokus utama, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya peserta JKN yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.

“Jadi, ini memastikan bahwa program ini akan berkesenambungan, dan tentunya program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat atau peserta JKN dalam mengakses pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Hingga saat ini, penyerapan anggaran Dinas Kesehatan tercatat sebesar 67 persen untuk APBD, sementara penyerapan DAK fisik baru mencapai 15 persen.

“Jadi, penyerapan anggaran kita sudah 67 persen; penyerapan anggaran kita sudah 67 persen untuk APBD, sementara untuk DAK fisiknya sudah 15 persen,” ujar Julys.

Dinas Kesehatan menargetkan seluruh anggaran terserap maksimal pada Desember mendatang.

“Kita targetkan memang di Desember ini bisa capai 100 persen, mendekati 100 persen, dan bisa tuntas di akhir Desember,” jelasnya.

Selain itu, Julys menegaskan bahwa tidak ada adendum dalam pelaksanaan program, karena sebagian besar berupa pengadaan obat yang bersumber dari DAK non-fisik, sebagian obat sudah dikirim dan tersedia di gudang.

“Tidak ada adendum, karena kita tidak ada pekerjaan fisik dan ini hanya pengadaan obat serta bersumber dari DAK non fisik. Sementara sebagian obat juga sudah dikirim dan sudah ada di gudang,” kata dia.

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi, pihaknya segera mengajukan permintaan pembayaran.

“Mungkin setelah dilakukan pemeriksaan dan lengkap, kita akan melakukan permintaan; permintaan untuk pembayaran,” tutur Julys.

Salah satu fokus Dinas Kesehatan saat ini adalah penanganan di Rumah Sakit Chasan Boesoerie, yang telah ditetapkan sebagai KJSU utama, menjadi pusat penanganan kanser, jantung, stroke, dan urologi.

“Jadi, untuk Rumah Sakit Chasan Boesoerie memang itu ditetapkan kemarin sebagai KJSU utama, jadi menjadi pusat penanganan kanser, jantung, stroke, dan urologi dengan status utama,” ungkapnya.

Sebagai upaya memastikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh Malut, Julys menegaskan bahwa koordinasi antar rumah sakit menjadi hal yang sangat penting. Khususnya bagi rumah sakit di kabupaten dan kota yang memiliki status Madya, kemampuan menangani pasien dengan kondisi tertentu masih terbatas.

Untuk itu, setiap pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Hal ini bertujuan agar pasien mendapat pelayanan medis yang tepat dan optimal, sekaligus memperkuat sistem rujukan di tingkat provinsi.

“Jadi, nanti rumah-rumah sakit Kabupaten/Kota yang statusnya Madya, pada saat tidak bisa menangani, akan dirujuk ke Chasan Boesoerie,” jelas Julys.

Proyek pembangunan Cath Lab di rumah sakit tersebut, kata Julys, menjadi salah satu prioritas utama Dinas Kesehatan Malut untuk meningkatkan layanan kardiologi, dan diharapkan seluruh pekerjaan fisik dan persiapan peralatan dapat rampung pada akhir tahun ini, sehingga fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi dan melayani pasien sejak tahun 2026.

“Nah, terkait ini sudah mulai dilakukan pemenuhan, jadi kita berharap di akhir tahun ini pekerjaan Cath Lab bisa selesai, tuntas, dan dapat beroperasi di tahun depan, 2026,” imbuhnya.

Untuk Rumah Sakit Jiwa, pekerjaan fisik berupa rehabilitasi yang bersumber dari DAK juga diharapkan selesai pada bulan Desember, bersamaan dengan upaya akreditasi.

“Terus, untuk Rumah Sakit Jiwa juga sama; tahun ini ada pekerjaan fisik melakukan rehabilitasi bersumber dari dana DAK. Ini kami harapkan juga di bulan Desember ini bisa tuntas, dan kita akan dorong untuk akreditasi Rumah Sakit Jiwa,” ujarnya.

Julys menambahkan bahwa setelah proses akreditasi rumah sakit selesai, pihaknya sangat berharap dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama ini menjadi strategi penting untuk memastikan seluruh masyarakat Malut bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah, efektif, dan tepat waktu, terutama bagi pasien yang memerlukan perawatan serius atau spesialis. 

Dia menekankan bahwa sinergi antara rumah sakit dan BPJS akan mengurangi hambatan administratif dan biaya, sehingga pasien tidak terbebani saat mendapatkan layanan medis.

“Setelah akreditasi, kita berharap bisa ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau sudah kerja sama, ya berarti ini memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi, tidak perlu memikirkan biaya karena ditanggung, maksudnya sudah gratis oleh BPJS,” tambah Julys.

Sejauh ini, program bantuan rujukan yang dijalankan Dinas Kesehatan Malut telah berjalan dengan cukup efektif, terutama untuk pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut di luar daerah karena kondisi medisnya tidak dapat ditangani di fasilitas setempat. 

Program ini menekankan pentingnya sistem rujukan yang terstruktur, di mana pasien dari rumah sakit kabupaten/kota yang belum mampu menangani kasus kompleks akan dialihkan ke rumah sakit rujukan utama, seperti Chasan Boesoerie dan rumah sakit di luar Malut.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Wasana Bahagia juga memastikan bahwa pasien dari desil 1 hingga 4 mendapatkan tanggungan biaya perawatan, sementara pasien dari desil 5 menjadi tanggungan Dinas Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan tetap terjamin tanpa membebani keluarga pasien. 

“Jadi, kalau yang dirujuk kemarin, kami sudah sekitar 19 pasien. Ini program bantuan rujukan untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa ditangani di Chasan Boesoerie dan perlu dirujuk ke luar,” jelas Julys.

Program bantuan rujukan pasien yang dijalankan Dinas Kesehatan Malut dilakukan melalui kerja sama dengan tiga pihak, salah satunya adalah Wasana Bahagia, yang berperan menanggung biaya perawatan bagi pasien dari desil 1 hingga 4. 

Langkah ini diambil untuk memastikan pasien dari kelompok ekonomi rendah tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya, sekaligus memperkuat sistem rujukan yang efektif antar rumah sakit di Malut.

Sementara itu, untuk pasien yang termasuk desil 5 atau berada di luar cakupan bantuan pihak ketiga, tanggung jawab pembiayaan tetap berada di bawah Dinas Kesehatan Malut. 

“Ini kita bekerjasama dengan tiga pihak, jadi Wasana Bahagia menanggung pasien-pasien yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Terus, kalau di luar (daerah, red) itu sampai desil 5, ini menjadi tanggungan Dinas Kesehatan,” kata Julys.

Kolaborasi antar-institusi menjadi salah satu kunci keberhasilan program layanan kesehatan di Malut, terutama dalam menangani pasien yang membutuhkan rujukan atau bantuan tambahan. 

Julys bilang, bahwa sinergi yang baik antara Dinas Kesehatan, Wasana Bahagia, dan Dinas Sosial memungkinkan program rujukan berjalan efektif, terutama bagi pasien yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. 

Kolaborasi ini tidak hanya memastikan ketersediaan dana untuk perawatan pasien, tetapi juga mempercepat proses administrasi sehingga pasien dapat segera ditangani tanpa hambatan.

“Dan alhamdulillah, selama ini kerja sama kita atau kolaborasi dengan Wasana, terus Dinas Sosial, berjalan dengan lancar. Jadi, belum ada hambatan yang berarti,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi yang erat juga mencakup pemantauan langsung terhadap pasien yang dirujuk ke luar daerah. Julys menjelaskan bahwa pemantauan ini penting agar pihak rumah sakit rujukan dapat memberikan pelayanan medis yang sesuai standar dan pasien tetap mendapatkan perawatan optimal. Semua proses ini dilakukan dengan tujuan akhir agar masyarakat, khususnya pasien kurang mampu, tidak mengalami kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Selain memastikan kelancaran rujukan dan pelayanan medis, kerja sama ini juga mencakup pengaturan terkait kasus kematian pasien. Julys menyebutkan bahwa pemulangan jenazah pasien yang meninggal ditangani dengan penuh perhatian, hingga sampai ke tempat domisili keluarga pasien, termasuk salah satu pasien yang dirawat dan meninggal di Makassar baru-baru ini.

“Ini saya kurang hafal, tapi kemarin saya lihat ada satu yang meninggal. Dan ini juga kita berikan bantuan untuk pemulangan jenazahnya hingga sampai ke tempat domisilinya, yang di Makassar,” tutup Julys. (Jainal Adaran)