Urgensi Kartu Tani dan E-RDKK bagi Petani

No Name

No Name

Diperbarui 22 Februari 2021 16:16 WIB
  Oleh : Harun Rasyid. Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang UPAYA dan terobosan di sektor pertanian guna memajukan pertanian Indonesia rupanya terus diupayakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya adalah dihadirkannya Kartu Tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Penerapan Kartu Tani dan database eRDKK bertujuan agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani. Adanya Kartu Tani dan e-RDKK, setidaknya sebagai bentuk modernisasi bagi petani. Pasalnya, melalui Kartu Tani dan e-RDKK kebutuhan petani akan pupun akan mudah tertangani, sehingga dengan begitu tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pasalnya, kuota yang akan diberikan akan sesuai dengan usulan daerah masing-masing. Namun, kendati demikian bukan berarti penyaluran pupuk subsidi bebas kendala. Permasalahan di lapangan justru masih banyak didapatkan sebagian petani belum terdaftar di kelompok tani terutama bagi petani-petani kecil dan petani penggarap. Akibatnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Seiring dengan semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka bisa dipastikan kebutuhan pupuk para petani terus meningkat. Menjadi logis adanya, jika berbagai aturan dan regulasi disiapkan pemerintah untuk menfasilitasi petani demi lancarnya ketersediaan pupuk. Salah satunya, melalui Impelementasi Kartu Tani yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Dilanjutkan, melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun e-RDKK. Itu artinya, keberadaan Kartu Tani dan e-RDKK sekiranya urgen untuk dimiliki oleh petani Tanah Air agar petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Selanjutnya, untuk pemerataan kuota pelaksanaan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh di masing-masing wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi dan/atau masa pertanaman, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai peruntukannya, sehingga kebutuhan para petani dapat tercukupi.

Topik:

-

Opini Sebelumnya

Harapan bagi Direksi, Dewas Baru BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Opini Selanjutnya

Ekonomi Indonesia Bersiap Lepas Landas dari Resesi

Opini Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Periksa 2 Agen TKA, Dirut Laman Davindo Bahman dan Direktur Aneka Jasa Lima Benua

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Dirut PT Karya Alriz Utama Zaldi Yendri terkait Kasus DJKA Klaster Surabaya

5 jam yang lalu

Hukum
BPK Perwakilan Jawa Tengah (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Wow! BPK Temukan Penyimpangan Dana Belanja Jateng 2024 sebesar Rp 96,2 M

7 jam yang lalu

Hukum
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan penggeledahan di 4 lokasi terkait dengan kasus dugaan korupsi kegiatan pendistribusian semen dalam Wilayah Provinsi Sumsel oleh Distributor PT. KMM Tahun 2018-2022 pada Selasa (21/10/2025) kemarin. (Foto: Dok MI)

Kejati Sumsel Geledah PT SB dan KMM terkait Korupsi Pendistribusian Semen

7 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pengembalian kerugian keuangan negara. Uang yang dikembalikan berjumlah Rp150 miliar yang berasal dari pengungkapan kasus penjualan aset PTPN I Regional I.

Kejati Sumut Terima Pengembalian Kerugian Negara dari Korupsi PTPN I senilai Rp 150 M

7 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Siapa ASN Kementan Inisial YW Tersangka Korupsi Pengolahan Karet?

7 jam yang lalu