PDIP dan Golkar Sama-Sama Didirikan Bung Karno, Cocok Berkoalisi untuk Membentuk Fraksi Rakyat

No Name

No Name

Diperbarui 14 Januari 2023 13:50 WIB
Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti/Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) JIKA PDIP berkoalisi dengan Golkar, maka akan sangat baik dan cocok untuk membangun konstelasi politik saat ini. Hal ini seperti menjahit irisan sejarah politik Indonesia. Dimana PDIP memiliki irisan sejarah politik dengan PNI (Partai Nasional Indonesia). Sedangkan Partai Golkar pada awal sejarahnya berbentuk Utusan Golongan Karya. Keduanya sama-sama didirikan oleh Bung Karno. Meskipun dalam perjalanan politiknya hingga saat ini, PDIP dan Golkar telah bermetamorfosis. Dimana PDIP yang sebelumnnya merupakan fungsi Partai-partai Politik, sedangkan Partai Golkar sebelum menjadi Partai di era reformasi, terbentuk dari Sekretariat Bersama Golongan Karya. Jika kedua Partai ini mampu mewujudkan koalisi Kepartaian secara solid, maka kedua organisasi politik ini dapat diharapkan mampu mewujudkan kamar ke 3 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berbentuk Fraksi Rakyat sebagai metamorfosia Utusan Golongan dalam konteka mutakhir kekiniannya. Hal ini patut dipertimbangkan oleh kedua Partai Politik besar ini, demi kepentingan Persatuan Nasional dan Kekuatan Rakyat. Selain itu juga diharapkan menjadi pondasi dalam mencapai titik temu politik, dari arus bottom up dengan top down sebagai konstruksi demokrasi nasional dan demokrasi internasional Indonesia, nantinya. Tentu untuk mewujudkan ini, tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa. Apalagi adanya gagasan untuk diwujudkannya Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partisipasi Warga sebagai sebagai Kamar ke 3 (tiga) di MPR dengan Utusan Golongan sebagai irisan sejarahnya. Sehingga akan ada 3 (tiga) kekuatan dalam format sistem Tata Negara dan Rakyat di MPR yang terdiri dari DPR , dimana terbentuk melalui Partai-partai Politik. DPD terbentuk melalui Pemilihan Para Senator dan Fraksi Rakyat sebagai Kekuatan Rakyat di Parlemen. Untuk mendorong ini, Presiden dan Rakyat dapat menginisiasi proses politik yang kita sebut sebagai Demokrasi ke 5. Sesuai Dasar ke 5 Negara kita, Pancasila yaitu Keadilan Sosial. Melalui diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Komite Fraksi Rakyat Sementara untuk menyiapkan proses politik sebelum disahkannya di dalam konstitusi melalui Amandemen ke 5 bersamaan ditetapkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga pasca Pemilu 2024 atau jika terjadi keadaan darurat, kondisi Politik Negara dan Rakyat dapat memiliki kepastian yang kuat. Hal ini termasuk sebagai bentuk resolusi menjawab tantangan situasi global di Indonesia.

Topik:

PDIP Golkar JAKI

Opini Sebelumnya

Surat Terbuka Adian Napitupulu: Ulang Tahun

Opini Selanjutnya

Migrasi dan Kesejahteraan Semu "Pseudo Prosperity"

Opini Terkait

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

13 Oktober 2025 15:29 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Nasional
Wahyudin Moridu (Foto: Repro)

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

20 September 2025 15:37 WIB

Nasional
Rekaman video viral anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu yang sebut ingin rampok uang negara (Foto: Tangkapan Layar)

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

20 September 2025 13:05 WIB

Politik
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

13 September 2025 14:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

11 September 2025 11:08 WIB