Jelang Mubes Kosgoro 1957, Yusuf Husni : Bila Ingin Melanggar AD ART Jangan Tanggung

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 Februari 2021 13:58 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com – Jelang Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957 di Cirebon Jawa barat yang direncanakan digelar paling lambat akhir Maret 2021, hasil rapat Muspinas Kosgoro 1957 menjadi polemik. Sebab, hasil rapat pada Januari 2021 tak sesuai yang disepakati dalam Muspinas sehingga cacat hukum. Sekretaris Muspinas VII Kosgoro 1957 Sabil Rahman dalam suratnya ke PDK Provinsi terutama dalam poin 5 menyebut Suara Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota melalui pimpinan PDK Provinsi atau rapat bersama PDK Kosgoro Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing. Ketua PDK Jawa Timur yang mewakili 20 PDK provinsi Yusuf Husni pun angkat bicara. Yusuf Husni menegaskan, PDK provinsi tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan hasil konvensi. Sesuai aturan, yang punya kewenangan utnuk memutuskan hak suara PDK kota/kabupaten itu adalah Mubes dan bukan provinsi. “Bila ingin melanggar AD ART jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Setelah ada perwakilan satu suara dari tingkat provinsi mewakili kota/kabupaten kemudian ada perwakilan pulau melalui konvensi Jawa, Sumatera Kalimantan, Irian dan lainnya. Peserta lebih sedikit, aman dari covid..ha ha ha,” ujar Yusuf Husni ketika dihubungi monitorindonesia.com, Jumat (12/02/2021). Yusuf mengungkap apa yang disampaikan Sabil bahwa hasil Muspinas semuanya sepakat adalah benar. Namun ketika hasil Muspinas dituangkan dalam bentuk kalimat atau surat hal itu yang diprotes oleh sebagian besar PDK Provinsi. “Kita ini betul sepakat, hanya saja mengartikannya berbeda. Kita ini sewaktu Muspinas sepakat, sudah, tapi ketika keputusan itu dituangkan dalam bentuk kalimat itu yang kita beda persepsi. bang Sabil itu menyampaikan bahwa suara PDK Kabupaten/Kota direpresentasikan oleh Provinsi itu saya tidak sependapat,”tuturnya. Yusuf menegaskan, bahwa PDK kota/kabuapten posisinya sebagai peserta Mubes, sama posisi dengan PDK provinsi sebagai peserta. Dan posisi sebagai peserta tidak dikonotasikan sebagai atasan dan bawahan. “Haknya satu dan sama. Jadi bukan berarti kota/kabupaten karena anak buahnya provinsi, sehingga bisa direpresentasikan. Tidak bisa begitu. Jadi maksud saya, bahwa hasil aspirasi kota/kabuapten, itu boleh diserahkan kepada Provinsi dan Provinsi yang membawa ke Mubes. Jadi Mubes yang menentukan dan bukan provinsi. Maksudnya Sabil kan tidak, misalkan provinsi ada 30 PDK misalkan, ada yang calon ketum A dipilih 25, ketum B dipilih 3 dan ketum C dipilih 2. Maksudnya bang Sabil itu sudah yang A itu saja disampaikan oleh Provinsi. Jadi suaranya jadi 1 enggak boleh itu,” jelasnya. Yusuf menjelaskan, apapun hasil yang disepakati tetap yang memutuskan Mubes. “Itu loh, yang enggak boleh. Beda persepsinya di sana. Itu yang saya katakan cacat hukum kalau seperti itu,” kata Yusuf. Kalau memang yang disampaikan bahwa kehadiran PDK Kabupaten/kotaada 2 posisi yakni pertama kehadiran fisik dia sebagai peserta dan dia juga punya hak suara. “Kan gitu mas, posisi sebagai peserta boleh dibuat secara kehadiran meteng zoom. Tapi yang suara itu tak bisa dihilangkan. Jadi disimpulkan itu sama saja menghilangkan gitu mas. Itu beda persepsinya di sana,” ucapnya. Yusuf menegaskan kembali apa yang disampaikan Sabil semua benar namun dirinya tidak sepakat adalah menyimpulkan hasil Muspinas ini yang tidak saya sepakati khusunya poin 5 dalam suratnya ke PDK Provinsi. “Bahwa suara PDK Kabupaten/kota direpresentasi oleh Provinsi. Itu saya tidak sependapat. Intinya kita tidak sependapat poin 5. Itu yang kami katakan cacat hukum. Jadi intinya disampaikan Sabil mupinas semuanya menyetujui betul, tapi tertuang dalam keputusan khussnya poin 5 itu, nah itu itu kita tidak sependapat. Pemahaman nya berbeda,” tandasnya.[MI/hot]

Topik:

Munas Kosgoro 1957

Berita Sebelumnya

Relawan Jokowi: Jangan Salahkan Buzzer Saat Sampaikan Kritik

Berita Selanjutnya

Mardani : Demokrasi 'Sakit,' Lanjutkan Revisi UU Pemilu