Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Emrus : Ada yang Salah Sistem Politik Pilkada

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 27 Februari 2021 11:48 WIB
Monitorindonesia.com - Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengaku prihatin masih ada Kepala Daerah yang terkena oeprasi tangkap tangan (OTT) karena korupsi. "Apa yang salah? Kabar ada kepala daerah OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi. Memprihatinkan di tengah kita menghadapi berbagai masalah akibat pandemi Covid-19," ujar Emrus di Jakarta, Sabtu (27/2/2021). Emrus berhipotesa, ada yang salah dari sistem politik Pilkada, terutama sistem rekrutmen bakal calon (Balon) dan politik panggung belakang terkait Pilkada. "Untuk itu, sudah sangat penting dilakukan pengkajian dan evaluasi secara konprihensif terhadap sistem politik Pilkada untuk melahirkan solusi, agar pelaksanaan demokrasi Pilkada kita lebih baik ke depan," kata Emrus. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditangkap tim Satgas KPK pada Jumat malam. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, menngungkap, ada enam orang yang terjaring OTT. Sebagian di antaranya merupakan pejabat di Pemerintah Provinsi Sulsel. "Ada enam orang terdiri dari kepala daerah (Nurdin Abdullah), pejabat di lingkungan pemprov sulsel dan pihak swasta," kata Ali.[man]

Topik:

Nurdin Abdullah Emrus Pilkada

Berita Sebelumnya

Tak Hanya Nurdin Abdullah, KPK Juga Amankan Kadis PU Sulsel dan Kontraktor

Berita Selanjutnya

Tangkap Nurdin Abdullah, Fahri Yakin KPK Miliki Bukti Kuat

Berita Terkait

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Politik
Senator asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara (Foto. Rizal Siregar)

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

10 September 2025 16:14 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Ari Yunus Hendrawan (Foto: Ist)

Diduga Abaikan Asas Praduga Tak Bersalah, Vonis Kasus Politik Uang di Barito Utara jadi Sorotan Publik

13 Mei 2025 21:48 WIB

Nasional
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dok: MI)

MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, Gus Imin Ingatkan Pejabat Publik Tak Cawe-cawe

26 Februari 2025 10:43 WIB

Politik
Hakim Konstitusi, Arief Hidayat (kanan) (Foto: Istimewa)

Soroti Frasa Penggelembungan Suara Pilkada, Hakim MK: Kondom Juga Bisa!

15 Januari 2025 20:06 WIB

Politik
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (tengah). [Foto: Ist]

Respons KPU soal Prabowo Ingin Cakada Dipilih DPRD

13 Desember 2024 17:20 WIB