Apa Keterkaitan Mantan Staf Khusus Ahok dengan Makassar New Port?

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 28 Februari 2021 21:15 WIB
Monitorindonesia.com -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, akan mendalami setiap informasi yang diterima lembaganya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Pernyataan tersebut disampaikan Firli terkait desakan agar lembaga antikorupsi turut mendalami adanya dugaan keterlibatan Nurdin dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP). "Tentu semua informasi yang diterima KPK akan kami tampung dan kami tindaklanjuti," kata Firli di Gedung KPK Jakarta, Minggu (28/02/2021). Firli menegaskan, KPK tidak pernah menutup diri dari infomasi dari berbagai pihak. Karena tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain, termasuk KPK. "Karenanya kami mengapresiasi informasi yang disampaikan tadi, " kata Firli. Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyatakan, penangkapan Gubernur Nurdin oleh KPK menjawab sejumlah dugaan dari warga di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia. Disebutkan, ada 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 14 IUP itu, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama. "Dari empat perusahaan di atas, dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi Makassar New Port," kata Merah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2/2021). Menurutnya, perusahaan pemenang tender itu ditentukan oleh PT Pelindo IV, dan diduga terdapat pengaruh dari Gubernur Nurdin. Dugaan ini mencuat lantaran pemilik, pemegang saham, dan pengurus dari PT Banteng Laut Indonesia adalah orang-orang terdekat Nurdin Abdullah. "Akbar Nugraha (Direktur Utama), Abil Iksan (Direktur), dan Fahmi Islami (Pemegang Saham) PT Banteng Laut Indonesia merupakan mantan tim pemenangan pasangan Nurdin Abdullah–Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 lalu. Saat itu, pasangan Nurdin–Sulaiman diusung Partai PDI Perjuangan, PAN, dan PKS, serta didukung PSI," kata Merah. Dia menyebutkan, dalam kaitan dengan proyek reklamasi Makassar New Port, Nurdin diduga mengambil keuntungan proyek strategis nasional itu, melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia. Adapun Komisaris Utama PT Banteng Laut Indonesia adalah Sunny Tanuwidjaja yang merupakan mantan staf khusus era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan sekretaris dewan pembina Partai Solidaristas Indonesia (PSI).[odr]    

Topik:

Stasys Ahok Sunny Makassar New Port

Berita Sebelumnya

Nurdin Abdullah Khianati Kepercayaan Masyarakat dan Penghargaan Pegiat Antikorupsi

Berita Selanjutnya

Diketuai Jhoni Allen Marbun, KLB Lengserkan AHY Digelar Pertengahan Maret