Nurdin Abdullah Khianati Kepercayaan Masyarakat dan Penghargaan Pegiat Antikorupsi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 28 Februari 2021 13:42 WIB
Monitorindonesia.com - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021. Nurdin diduga menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba dan gratifikasi senilai Rp 3,4 miliar dari kontraktor lainnya. Atas suap dan gratifikasi yang diduga diterimanya, Nurdin melanggar sumpah jabatannya serta melanggar aturan yang berlaku.Kepercayaan yang diterima dari masyarakat juga dikhianati oleh Nurdin juga. "Kami sangat menyayangkan korupsi yang dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (28/2/2021). Tak hanya kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya, Nurdin juga telah mengkhianati kepercayaan berbagai lembaga masyarakat yang memberikan penghargaan kepadanya. Nurdin pernah mendapat penghargaan antikorupsi dari perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel pada 2017 lalu. Firli menegaskan, Nurdin seharusnya dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Sulsel dan lembaga yang menyematkan penghargaan kepadanya. "Seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan," kata Firli. Firli menegaskan, KPK akanterus mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas.Dia menekankan, korupsi tak semata soal kerugian negara, tetapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. "Kami akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu," kata Firli.(odr)

Topik:

KPK Nurdin Abdullah

Berita Sebelumnya

Demokrat Siap Hadapi Gugatan Senior Partai yang Dipecat

Berita Selanjutnya

Apa Keterkaitan Mantan Staf Khusus Ahok dengan Makassar New Port?

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

5 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

5 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

6 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

7 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

8 jam yang lalu