Jhoni Allen : Moeldoko Tak Punya Niat Masuk Demokrat, Kami yang Pinang

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 9 Maret 2021 11:00 WIB
MonitorIndonesia.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sumatera Utara dengan keputusan mengangkat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum. Namun banyak pihak menuding Mantan Panglima TNI tersebut merebut pucuk pimpinan Partai Demokrta dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terkait tudingan itu, Jhoni Allen Marbun membela. Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, dipilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dalam KLB karena melihat adanya krisis kepemimpinan di Partai Demokrat. Moeldoko sebelumnya tak pernah memiliki niat masuk ke Demokrat. “Saya perlu menjelaskan tentang opini yang berkembang di mana Bapak Jenderal Doktor Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat hasil KLB 2021. Bahwa Bapak Moeldoko tidak pernah berkeinginan masuk Partai Demokrat. Namun kami beberapa senior Partai Demokrat melihat adanya krisis kepemimpinan dan krisis demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Kami yang meminang Bapak Moeldoko untuk mau bergabung dengan Partai Demokrat,” kata Jhoni di Jakarta, Selasa (9/3/2021). Oleh karena itu, sambung Jhoni, pihaknya melakukan KLB secara konstitusional melalui tahapan-tahapan tata beracara Kongres Partai Demokrat sekaligus membatalkan struktur Majelis Tinggi yang mengamputasi demokrasi di Demokrat. “(Semua keputusan) Ini harus atas persetujuan Majelis Tinggi. Itu bertentangan dengan UU Partai Politik Pasal 5 ayat 2,” kata politikus Senayan itu. Jhoni pun mengklaim KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang konstitusional dan pemilihan Moeldoko menjadi Ketua Umum juga menjadi keputusan sah karena dilalui oleh mekanisme serta aturan yang semestinya. “Ada proses pencalonan di mana ada dua nama yang muncul, yaitu Moeldoko dan Marzuki Alie, pada voting selanjutnya suara Moeldoko melebihi Marzuki Alie. Karena itu kehadiran Pak Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat,” ujar Jhoni. [odr]

Topik:

Jhoni Allen Moeldoko Demokrat

Berita Sebelumnya

Pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957 Tak Konstitusional

Berita Selanjutnya

Menkumham Janji akan Profesional Tangani Kisruh Demokrat