Habib Aboebakar: MKD DPR RI Miliki Komitmen Tinggi Dalam Menegakan Etika Pejabagt Publik

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 22 Maret 2021 21:55 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Mahmakah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy menyebutkan, MKD DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan penegakan etika pejabat publik. Untuk itu, MKD terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI. "Maka dilakukan seminar sinergi penegakan etika kelembagaan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui peran partai politik," kata Habib Aboebakar sapaan Ketua MKD DPR RI itu dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan "Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik" di Jakarta, Senin (22/3/2021). Dijelaskan Habib Aboebakar, acara seminar nasional oleh MKD hari ini sejatinya upaya dari MKD untuk bersinergi, karena tugas dari MKD sangat berat, karena tidak bisa bekerja sendiri. "Kita perlu bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen untuk meningkatkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah ikhtiar kami dalam meningkatkan fungsi MKD dan martabat atau keluhuran dari anggota DPR," jelasnya. Habib Aboebakar menuturkan, pada kekuasaan parlemen yang modern, terdapat kesadaran bersama mengenai perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh anggota parlemen. Karenanya diperlukan lembaga yang mengambil peran mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin dibutuhkan. "Disinilah posisi strategis MKD DPR RI dalam mengawal marwah kelembagaan," sebut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi. Menyadari peran yang sangat penting tersebut, lanjut Habib Aboebakar, MKD DPR RI tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Karenanya MKD DPR RI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kerja sama penguatan, sehingga diharapkan MKD DPR RI akan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. "Salah satu sinergi yang dilakukan MKD DPR RI adalah dengan partai politik, khususnya mahkamah partai. Mengapa? Sebab Mahkamah Partai memiliki peran dan kewenangan langsung yang tidak sekedar melakukan kinerja penindakan (eksekutorial) terkait berbagai perselisihan dalam ranah internal kepartaian, tapi juga memiliki strategi pengawasan dan pembinaan penegakan etika secara umum, agar perilaku internal kepartaian tidak berada dalam ruang yang berpotensi menyisakan perselisihan dari waktu ke waktu," tutur Anggota Komisi III DPR RI itu. Habib Aboebakar menilai, manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan wakil rakyat. Atas dasar itu, sinergi peran kelembagaan etika, maupun kewenangan penindakan yang dilakukan oleh partai politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diharapkan mampu melahirkan solusi komprehensif dalam rangka mengelola etika kelembagaan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tanggung jawab atas jabatan publik. Selain itu, Habib Aboebakar menyatakan MKD DPR RI saat ini bersifat pro aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman terhadap etika anggota dewan. "Jadi kami saat ini tidak hanya menunggu laporan masuk. Kami melakukan upaya preventif agat tidak terjadi pelanggaran etika. Disini kami bersinergi dengan partai politik. Karna disini juga ada mahkamar partai yang salah satu fungsinya sejalan dengan fungsi MKD. Harapan kami acara ini akan menguatkan kesamaan pandang dengan parpol. Sehingga parpol juga bisa memberikan dukungan untuk pencegahan pelanggaran etika yang anggotanya duduk sebagai anggota DPR. Dengan demikian diharapkan meminimalisir pelanggaran etik sudah ada pembekalan dari parpol sehingga penegakan etik bisa berjalan dengan baik," paparnya. Sementara itu seminar nasional yang digelar MKD DPR RI dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama, hadir para pembicara diantaranya; Andi Mattalatta, Fahri Hamzah, Abdul Chair Ramadhan, Komarudin Watubun dan Viva Yoga Mauladi. Di sesi kedua yang mengakat tema soal penguatan kualitas perilaku etika kelembagaan wakil rakyat dan partai politik, hadir pembicara, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Baso, Albertina Ho, Johannes Haryatmoko, Adies Kadir, Hidayat Nur Wahid dan M Maulana Bungaran. Sementara di sesi tiga seminar diselenggarakan penandatanganan kerja sama penegakan etika kelembagaan antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai. (Ery)

Topik:

komitmen mkd tegakan etika

Berita Sebelumnya

Jaga Wibawa DPR RI, Puan Berharap Anggota Dewan Menerapkan Etika Berpolitik

Berita Selanjutnya

Airlangga Hartarto Capres Golkar 2024