DPR Bilang, Revisi UU ASN Penting dan Mendesak

Reina Laura

Diperbarui 6 April 2021 18:45 WIB

Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menilai, Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu penting dan mendesak. Sayangnya, meski pemerintah sudah kirim amanah presiden (Ampres), namun tanpa dilengkapi dengan daftar inventarisasi masalah (DIM). Karena itu, DPR tak bisa melanjutkan pembahasan. “Jadi, posisi RUU ASN inisiatif DPR saat ini menggantung. Mau dibahas tak ada DIM-nya, maka mau dilanjutkan atau dikembalikan pada pemerintah? DIM nya mesti ada. Itu prosedurnya,” kata Ibnu berbicara dalam Forum Legislasi tentang "Poin Penting Revisi UU ASN" bersama anggota Komisi II DPR FPAN Guspardi Gaus, dan Ketua Umum DPN Korpri yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Media Center Gedung Nusantara IIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Padahal lanjut Ibnu, revisi UU ASN tersebut untuk menata ASN agar lebih profesional, efektif dan hemat angggaran dengan menghilangkan eselon 3 dan 4. "Mereka ini banyak yang diangkat oleh gubernur dan bupati karena dalam pilkada jadi Timses. Ini tak boleh terjadi,” ujarnya. Sementara itu, eselon satu itu secara struktural akan menjadi calon-calon pemimpin di Satuan Kerja (Satker) dengan IP tinggi dan kedudukannya akan tetap aman dan nyaman serta bebas dari politisasi pilkada maupun pilpres. “Jadi revisi UU ASN ini penting. Baik untuk rekrutmen, pengahapusan eselon 3 dan 4 berikut penempatan berikutnya, dan menjadikan birokrasi yang profesional,” ungkapnya. Hal yang sama disampaikan Guspardi, yang menilai bahwa pemerintah enggan atau kurang siap untuk revisi UU ASN tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, lanjut dia, maka revisi itu tak akan jalan. "Apalagi sekitar 20 kelembagaan sudah ditutup. Kita dukung rasionalisasi eselon 3 dan 4 untuk fungsionalisasi jabatan, tapi jangan sampai masa depannya mengkhawatirkan,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Jumlah ASN kini mencapai 4.000.121 orang, dan akan terima 750.000 ASN atau PPPK. Saya positif thingking saja bahwa revisi UU ASN ini penting, demikian Guspardi Gaus. (Ery)

Topik:

DPR revisiuu asn mendesak

DPR Bilang, Revisi UU ASN Penting dan Mendesak

Berita Sebelumnya

Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

Berita Selanjutnya

Partai Gelora Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar Secara Damai

Berita Terkait

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K