Soal Peluang Partai Gelora, Ternyata Fahri Pernah Tanya ke Jokowi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 4 Mei 2021 11:25 WIB
Monitorindonesia.com - Meski baru seumur jagung, kepengurusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ternyata sudah hadir di 34 Provinsi. Bahkan dalam waktu dekat, partai yang diketuai oleh Anis Matta itu dipastikan sudah ada di seluruh kecamatan. Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah  lewat keterangan tertulisnya yang sudah dikonfirmasi, Selasa (4/5/2021). Dengan mengucap Alhamdulillah, Fahri mengatakan kalau partainya sudah ada di 34 Provinsi, 514 Kabulaten/Kota lengkap. “Dan bulan April ini 100 persen Kecamatan, sekitar 8000-an kecamatan. Sekarang kita masuk desa, kalau dulu ABRI masuk desa, sekarang Gelora masuk desa," ujarnya. Partai Gelora, aambung Fahri, mengusung manajemen politik yang baru dan sudah dipelajarinya. Bahkan, ia sudah bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peluang partainya. "Saya juga sudah ketemu Pak Jokowi dan juga sudah tanya-tanya ada peluang tidak buat kita, katanya besar peluangnya," ujar politikus Partai Gelora dari NTB itu. Menurut Fahri, masyarakat Indonesia perlu tahu di mana mereka berada sekarang dalam sekian tahun berdemokrasi. Karena itu, partai politik sebagai pilar demokrasi, harus membangun tradisi yang baik mulai dari internalnya. "Harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern, dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa," katanya. Suara rakyat dalam diri seorang pejabat terpilih, kata Fahri, haruslah dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak boleh suara tersebut dirampas dan dialihkan kepada orang lain atas nama atau otoritas apapun. "Kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia yang tidak boleh pernah berkawan dengan kezaliman,” ujar mantan wakil ketua DPR itu. (Ery)

Topik:

peluang gelora tanya jokowi

Berita Sebelumnya

Ketua Umum DDII Anggap Visi Keislaman dan Keindonesiaan PKS Makin Solid

Berita Selanjutnya

Soal Label Teroris untuk KKB Papua, Tokoh Senior dan Milenial Minta Ditinjau Kembali