Uji Kelayakan Panglima TNI Digelar Semi Tertutup, Aktivis Tuding Rawan Nepotisme

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 November 2021 21:17 WIB
Monitorindonesia.com - Uji kelayakan Panglima TNI yang digelar semi tertutup dikeluhkan kalangan aktivis. Alasannya, model uji kelayakan seperti ini menghambat akses pengawasan dan partisipasi publik, sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme. Koalisi aktivis meminta DPR untuk berani menyatakan sikap menolak jika merasa figur Jenderal TNI Andika Perkasa tidak layak menjabat Panglima TNI. Terlebih terdapat isu HAM di Papua yang penting untuk diklarifikasi oleh Andika dalam forum yang terbuka. “Proses yang terbuka sangat penting, tidak hanya untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, tetapi juga mengingat Jenderal Andika Perkasa dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan dan lain-lain,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad, Jumat (5/11/2021). Koalisi aktivis terdiri dari gabungan LSM yaitu Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, dan Amnesty International Indonesia. Turut bergabung Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (Ideka), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers, serta ICJR. Mereka menyatakan sikap menolak uji kelayakan yang digelar semi tertutup meskipun DPR berdalih langkah ini dilakukan untuk menjaga rahasia pertahanan negara yang dibahas dengan Andika. Kalangan aktivis merasa DPR patut meminta alasan dari Presiden mengapa mengusulkan menantu Hendropriyono menjadi calon tunggal Panglima TNI. Politisi Senayan juga diminta menjadikan uji kelayakan dan kepatutan bukan hanya forum memberi stempel setuju terhadap usul Presiden. Atas dasar itu, uji kelayakan patut digelar secara terbuka dan tidak terkesan menjadi agenda formalitas semata. “Siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati HAM dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM dalam dan oleh institusi TNI,” ujar Hussein.

Topik:

DPR TNI Panglima TNI uji kelayakan Nepotisme

Berita Sebelumnya

Pengamat Ini Sarankan Relawan Puan Maharani Lakukan Kerja Nyata

Berita Selanjutnya

Pemuda Marhaenis Deklarasikan Dukungan untuk LaNyalla Capres 2024

Berita Terkait

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

14 jam yang lalu

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

17 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

18 jam yang lalu

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

24 Oktober 2025 12:27 WIB

Ragam
Sertu Akbar Adli (tengah), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo (kanan) dan Sertu Rafsin Hermawan (kiri) mdi Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (17/3/2025).

Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

23 Oktober 2025 17:26 WIB