Uji Kelayakan Panglima TNI Digelar Semi Tertutup, Aktivis Tuding Rawan Nepotisme

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 November 2021 21:17 WIB
Monitorindonesia.com - Uji kelayakan Panglima TNI yang digelar semi tertutup dikeluhkan kalangan aktivis. Alasannya, model uji kelayakan seperti ini menghambat akses pengawasan dan partisipasi publik, sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme. Koalisi aktivis meminta DPR untuk berani menyatakan sikap menolak jika merasa figur Jenderal TNI Andika Perkasa tidak layak menjabat Panglima TNI. Terlebih terdapat isu HAM di Papua yang penting untuk diklarifikasi oleh Andika dalam forum yang terbuka. “Proses yang terbuka sangat penting, tidak hanya untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, tetapi juga mengingat Jenderal Andika Perkasa dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan dan lain-lain,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad, Jumat (5/11/2021). Koalisi aktivis terdiri dari gabungan LSM yaitu Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, dan Amnesty International Indonesia. Turut bergabung Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (Ideka), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers, serta ICJR. Mereka menyatakan sikap menolak uji kelayakan yang digelar semi tertutup meskipun DPR berdalih langkah ini dilakukan untuk menjaga rahasia pertahanan negara yang dibahas dengan Andika. Kalangan aktivis merasa DPR patut meminta alasan dari Presiden mengapa mengusulkan menantu Hendropriyono menjadi calon tunggal Panglima TNI. Politisi Senayan juga diminta menjadikan uji kelayakan dan kepatutan bukan hanya forum memberi stempel setuju terhadap usul Presiden. Atas dasar itu, uji kelayakan patut digelar secara terbuka dan tidak terkesan menjadi agenda formalitas semata. “Siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati HAM dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM dalam dan oleh institusi TNI,” ujar Hussein.

Topik:

DPR TNI Panglima TNI uji kelayakan Nepotisme

Berita Sebelumnya

Pengamat Ini Sarankan Relawan Puan Maharani Lakukan Kerja Nyata

Berita Selanjutnya

Pemuda Marhaenis Deklarasikan Dukungan untuk LaNyalla Capres 2024

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman (Foto: Ist)

Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?

5 Desember 2025 16:34 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar (Foto: Ist)

Gunhar Dukung Cabut Persetujuan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera

5 Desember 2025 10:32 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

DPR Desak OJK Perkuat Keamanan Siber Pasar Modal usai Dana Nasabah Mirae Sekuritas Hilang

4 Desember 2025 18:25 WIB

Hukum
Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Antara)

DPR Mau Ubah BI Seperti di Orde Baru, Masih Ingat Korupsi BI Era Soeharto?

3 Desember 2025 18:19 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto: Dok MI)

DPR Siapkan Revisi UU PPSK, Peran BI Bakal Diubah Seperti saat Orde Baru

3 Desember 2025 18:01 WIB

Nasional
Gedung BMKG RI (Foto: Dok MI/Nuramin)

BPK Temukan Seabrek Masalah di BMKG, DPR: Anggaran Gede Tiap Tahun, Tapi...

2 Desember 2025 14:33 WIB