Batalkan PPKM Level 3, F-PKS: Tidak Relevan dan Inkonsisten

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Desember 2021 17:13 WIB
Monitorindonesia.com- Pembatalan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di masa libur Natal dan Tahun Baru disorot Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bukhori Yusuf. Ia menilai langkah pemerintah tidak relevan dan inkonsisten. Menurutnya, pembatalan PPKM level 3 itu sangat berpotensi menimbulkan kerumunan yang sangat besar. "Meskipun situasi saat ini relatif membaik, namun kondisi covid dengan varian barunya omicron sangat unprediktable. Karena itu kebijakan membatalkan pengetatan di saat potensi kerumuman dan lalu lintas manusia yang sangat besar di tahun baru dan Natal, hal itu sangat tidak relevan dan inkonsisten," kata Bukhori kepada wartawan, Selasa (7/12/2021). Tak hanya itu, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait kebijakan isolasi pendatang dari luar Indonesia disamaratakan dengan masyarakat Indonesia. "Sebagai contoh, di satu sisi pemberlakuan PPKM level 3 dibatalkan, namun isolasi 10 hari bagi pendatang dari luar negeri disamaratakan. Padahal pemberlakukan harga hotel untuk isolasi tersebut sangat tidak wajar dan memberatkan bagi warga negara Indonesia," ungkapnya. "Seharusnya kebijakan ini juga harus di batalkan cukup terpenuhinya vaksin dan test Swab PCR negatif selanjutnya isolasi mandiri di rumah masing-masing," sambungnya. (Wawan)
Berita Terkait