Soal Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Sepertinya Ingin Menjerumuskan Presiden Jokowi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Maret 2022 00:44 WIB
Monitorindonesia.com- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menilai siapapun orang disekitar Presiden Jokowi yang mendorong penundaan pemilu 2024 adalah penghianat demokrasi dan menghianati reformasi 98. "Selain itu sepertinya ingin menjerumuskan Presiden Jokowi karena akan bisa membuat keadaan tidak membaik seperti alasan yang dilontarkan oleh Ketum PKB dan Golkar," kata Fernando EMaS kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022). Soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar diisukan berasal dari ide Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pengamat Politik itu tidak yakin kalau Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkoordinir tentang usulan penundaan pemilu. Menurutnya, nama Luhut bisa saja dimunculkan hanya untuk memecah belah antara Luhut dan Jokowi karena Luhut dianggap begitu dekat dengan Jokowi. "Justru yang harus ditanyakan apa motivasi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan," ucapnya. "Kalau mereka tidak siap mengikuti pemilu 2024, sebaiknya mundur saja dari posisi Ketum partai," sambungnya menegaskan. Fernando menambahkan, bahwa berdasarkan catatan kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketiganya pernah disebut-sebut. Misalnya, kata dia, Muhaimin Iskandar dengan kasus yang dikenal kardus durian. Airlangga Hartarto disebut dalam persidangan kasus suap pembangunan PLTU Riau-1. Dan Zulkifli Hasan terseret dalam kasus suap alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Provinsi Riau pada 2014. "Untuk membuktikan kepada publik bahwa keinginan untuk menunda pemilu 2024 bukan dari Jokowi, sebaiknya PKB, Golkar dan PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintahan dan segera copot para menterinya," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan berasal dari ide Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, Juru Bicara (Jubir) Luhut, Jodi Mahardi membantah tudingan tersebut. "Kalau untuk orkestrasi penundaan pemilu ya enggga lah. Masa sih Pak Luhut bisa tekan-tekan partai politik,” kata Jodi kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022). Dia menyatakan, silahturahmi Luhut dan para ketum parpol membicarakan banyak hal kebangsaan, namun tidak membahas pemilu atau penundaan pemilu 2024. "Kalau diskusi dan silaturahmi dengan parpol untuk berbagai isu kebangsaan itu biasa. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu juga wajar," kata Jodi. (Aswan)

Topik:

penundaan pemilu

Berita Sebelumnya

Lakukan Simulasi, Pengamat: Anies Kuda Hitam Potensial Menangkan Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah Tak Naikkan BBM Subsidi