Ketua KPK Firli Bahuri Beberkan Strategi Jangka Panjang Berantas Korupsi di Indonesia

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 6 Maret 2022 16:54 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan strategi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, strategi tersebut manjur untuk menghilangkan kebiasaan korupsi yang menjamur di kalangan masyarakat. Dia menargetkan Indonesia bersih dari korupsi pada 2045. "Kita coba untuk merumuskan, kita juga coba untuk memformulasikan strategi pemberantasan korupsi. Saat ini KPK telah menyusun roadmap pemberantasan korupsi 2020 sampai dengan 2045," kata Firli di Jakarta, Minggu (6/3/2022). Firli meyakini Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya pada 2045. Dia berkeinginan membuat kejayaan Indonesia berjalan dengan mulus tanpa adanya korupsi yang menghalangi. "Tahun 2045 menjadi penting bagi kita, karena kita ingin Indonesia menjadi suatu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kekuatan ekonomi terbesar bisa kita capai apabila kita mampu mengatasi berbagai persoalan kebangsaan termasuk permasalahan korupsi," tutur Firli. Skema yang dibuat tentunya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Strategi seperti itu dibutuhkan karena tindakan korupsi selalu berubah dan makin canggih. "Tentu kita paham jenis korupsi, korupsi selalu saja berkembang baik itu modus jenis bentuk dan rupanya," ujar Firli. Firli meyakini tindakan korupsi di berbagai zaman cuma mengubah pola. Dia mengklasifikasikan tiga jenis korupsi. "Satu pre modern corruption, kedua adalah modern corruption, yang ketiga adalah postmodern corruption," tutur Firli, Peta jejak pemberantasan korupsi yang dibuatnya sudah mencakup tiga model itu. Dia yakin peta jejak yang dibuat tidak akan ketinggalan zaman. KPK juga bakal menggaungkan kerja sama dengan masyarakat dalam strategi pemberantasan korupsi jangka panjang. Bantuan dari masyarakat dibutuhkan untuk menghapus sikap koruptif yang sudah menjadi laten buruk. Ada tiga skema kerja sama dengan masyarakat yang dipetakan KPK sampai 2045. Skema pertama, yakni menguatkan pendidikan masyarakat terkait bahaya korupsi bagi diri dan negeri. "Kedua melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem, dengan sistem yang baik maka tidak ada ruang serta kesempatan untuk orang melakukan korupsi," tutur Firli. KPK percaya perbaikan sistem antikorupsi yang baik bisa menutup celah amis. Mempermudah sistem pelaporan korupsi bakal dijadikan senjata ampuh dalam skema pencegahan yang dibuat KPK. Skema terakhir adalah memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam bidang penindakan. KPK juga bakal memastikan penindakan pelaku korupsi bakal dilakukan secara proporsional, dan akuntabel agar bisa dilihat seluruh masyarakat yang berkepentingan. "Karena itulah roh daripada asas-asas tugas pokok pelaksanaan KPK," tandas Firli. (Aswan)

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Kerajaan Arab Saudi Resmi Cabut Aturan Covid-19, Bagaimana dengan Indonesia?

Berita Selanjutnya

KSP Kecam Keras Tindakan KKB Papua yang Menewaskan 13 Orang Dalam Tiga Bulan

Berita Terkait

Hukum
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti) Trubus Rahadiansyah (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Bongkar "Kerakusan" Auditor BPK

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo

3 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Dear KPK, Jangan hanya Padang Pamungkas! Periksa Juga Dong Syamsudin, Ashari Budi hingga Victor Daniel

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

4 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil merek Hyundai Palisade seharga Rp1 miliar dari pihak swasta bernama Fitri Assiddikk pada Senin, 20 Oktober 2025. Penyitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi terkait program sosial atau CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fitri Assiddikk Diduga Terima Rp 2 M dan Dibelikan 1 Mobil oleh Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI

6 jam yang lalu