Soal Kepres Tak Sebut Nama Soeharto, Sukamta: Keterlaluan!

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 7 Maret 2022 10:07 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Polemik tidak dicantumkannya peran Presiden ke-2 Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara terus bergulir. Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPR RI Sukamta juga merasa Kepres ini keterlaluan karena tidak menyebut nama Soeharto dalam peristiwa bersejarah tersebut. Menurutnya, bila semangat pemerintah merajut rasa kebangsaan dalam memberikan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan RI, akan lebih baik disebutkan semua nama-nama tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut. "Ada beberapa versi sejarah Serangan Umum 1 Maret, semuanya pasti menyebut nama-nama tokoh yang punya peran penting dalam peristiwa tersebut. Akan lebih baik semua disebutkan dalam Kepres. Ini bentuk penghargaan yang nyata dari pemerintah. Keluarga mendiang tokoh-tokoh pejuang tentu akan merasa bahagia," ujar Sukamta, Senin (7/3/2022). Menurut Sukamta, pemerintah perlu mencontoh Sri Sultan HB X yang dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini saat menyampaikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret, selain menyebut Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan tersebut dan Panglima Jenderal Sudirman, juga menyebut peran Soeharto sebagai komandan Wehrkreise III. "Selama ini nama Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan umum jarang disebut, sebagian pihak menganggap ini karena ada sejarah versi Pak Harto. Namun Sri Sultan HB X tetap menyebut nama beliau bukan menghilangkannya, ini menunjukkan sikap kebangsaan yang adiluhung," tambahnya. Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap pemerintah menghentikan kebiasaan mengeluarkan keputusan atau edaran yang mengundang kontroversi. Dia menyabut, sudah berulang-ulang pemerintah membuat keputusan atau edaran yang hanya mengundang polemik dan kegaduhan. Belum lama ini muncul permenaker Jaminan Hari Tua (JHT), kemudian surat edaran soal pengeras suara masjid dan musala, dan sekarang Kepres soal Serangan Umum 1 Maret. "Ini ujung-ujungnya pro kontra, ada pembelahan di tengah masyarakat, muncul saling olok-olok di media sosial. Ini jelas konra produktif dan menghabiskan energi bangsa di tengah upaya bangkit dari pandemi," tandas anggota DPR dari dapil Yogyakarta itu.[Lin]

Topik:

Sukamta Soeharto

Berita Sebelumnya

Covid-19 Mulai Terkendali, Anggota DPR Ini Minta PPKM Dicabut

Berita Selanjutnya

Arab Saudi Cabut Kebijakan Prokes Disambut Positif, Anggota Komisi VIII DPR: Kabar Gembira Bagi Umat Muslim

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

9 Oktober 2025 10:55 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Dok MI)

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

2 Oktober 2025 20:45 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

25 September 2025 07:51 WIB

Nasional
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta (Foto: Istimewa)

Wakil Ketua Komisi I DPR Dukung Langkah Prabowo Perkuat Pertahanan Siber

20 Agustus 2025 12:15 WIB