Big Data Penundaan Pemilu Tak Bisa Dipertanggung jawabkan, Legislator PDIP: Lama-lama Seperti Investasi Bodong

Monitorindonesia.com- Wacana penundaan pemilu tahun 2024 sebaiknya dapat ditutup dan diakhiri. Pasalnya, tahapan pemilu saat ini sudah dimulai termasuk anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira merespons klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal adanya big data 110 juta pengguna media sosial yang mendukung pemilu 2024 ditunda. “Tahapan pemilu sudah berlangsung. Anggaran untuk pemilu juga sudah diajukan oleh KPU. Gak relevan lah bicara big data yang tidak jelas dan (tidak) bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana (penundaan pemilu) ini,” ujar Andreas sapaanya, Kamis,(17/3/2022). Anggota Komisi X DPR RI ini pun menyindir, jika isu big data penundaan pemilu ini selayaknya penipuan berkedok investasi bodong. Diketahui, masyarakat Indonesia saat ini dihebohkan penipuan investasi trading binary option yang melibatkan Indra Kenz dan Doni Salmanan. “Lama-lama isu ‘big data’ini seperti para penawar investasi bodong yang crazy rich yang sedang menawarkan produk investasi bodongnya ke publik,” tegas Andreas. Andreas meminta, agar para Menteri di Kabinet Presiden Jokowi dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bukan membahas soal big data dukungan terhadap penundaan pemilu 2024, imbuhnya. “Ya bekerja membantu presiden sesuai dengan Tupoksi nya dong. Massa menteri gak tahu tugasnya,” tandas Andreas. Sekedar informasi, KPU menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah dan DPR tentang anggaran Pemilu 2024. Hal itu disampaikan merespons kabar anggaran pemilu yang tak kunjung cair. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan menyampaikan pihaknya telah mengajukan usulan anggaran. Namun, usulan itu belum disepakati oleh para pemangku kepentingan. Namun demikian, DPR RI sendiri menegaskan jika pembahasan anggaran Pemilu 2024 akan dilaksanakan bersama dengan Komisioner KPU dan Bawaslu setelah resmi dilantik. Rapat itu akan digelar di Komisi II menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkhusus untuk big data sendiri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait big data yang diklaimnya berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024. Luhut mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik. (Aswan)