Ketua BURT Minta Setjen DPR Tinjau Kembali Anggaran Gorden Rumah Dinas Rp 48 M

Jakarta, MI- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meninjau kembali penganggaran penggantian gorden rumah dinas sebesar Rp48 miliar. Sebab, kondisi saat ini masih dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. "Saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung, kepada wartawan, Kamis (31/3). Menurut Agung, penggantian gorden sebaiknya menunggu perekonomian masyarakat kembali membaik. Politikus Partai Demokrat ini meminta Setjen DPR agar transparan terkait pengadaan ini. "Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan. Semua harus lebih transparan terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," kata Agung. Dikutip dari situs LPSE DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama "Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata" dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84. Adapun untuk lokasi pekerjaan yang tercantum di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR adalah Jl. Dpr Dalam Tim. No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 - Jakarta Selatan (Kota). Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan  polemik anggaran Rp 48 miliar untuk gorden di rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen. Indra menyampaikan, pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR sudah diajukan sejak 2009, namun anggaran tak mencukupi. Indra mengklaim pengadaan gorden tersebut, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas. (La Aswan)