Pemerintah Berencana Naikkan Harga Pertalite dan Listrik, Politikus Hanura: Ekonomi Rakyat Makin Sulit
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
16 April 2022 19:30 WIB
![Pemerintah Berencana Naikkan Harga Pertalite dan Listrik, Politikus Hanura: Ekonomi Rakyat Makin Sulit](https://monitorindonesia.com/2022/04/Inas-Nasrullah-Zubir.jpg)
Jakarta, MI - Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas N Zubir menilai, rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite dan listrik diambil demi menyelamatkan BUMN energi yang kondisinya sedang bleeding (berdarah-darah) akibat kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu mengintervensi harga jual BBM dan listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga telah mengakibatkan keuangan BUMN energi mengalami financial distress.
"Sehingga tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan BUMN energi tersebut agar tidak default, adalah dengan menaikan harga BBM, LPG dan listrik dengan angka yang cukup besar," kata Ketua DPP Partai Hanura itu kepada wartawan, Sabtu (16/4).
Inas mengatakan, perekonomian rakyat yang baru saja akan pulih dari keterpurukan, nampaknya akan kembali terpuruk akibat bom waktu yang mulai meletup dalam bentuk harga BBM, LPG dan listrik.
"Sehingga rakyat akan kembali mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga energi tersebut akan menyebabkan kenaikan inflasi secara signifikan, lalu menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat," tandasnya.
Memang menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah dalam menentukan prioritasnya yang bak buah simalakama antara meringankan beban BUMN energi atau meringankan beban hidup rakyat.
Padahal sudah sejak awal pelantikan Jokowi sebagai Presiden di periode kedua, kata dia, sudah banyak usulan tentang pengaturan energi agar lebih tepat guna dalam pemanfaatan-nya tapi nampaknya pemerintah bergeming.
"Misalnya saja tentang diversifikasi energi yang pernah saya usulkan secara lisan kepada presiden dan tulisan-nya kepada Kepala KSP, nampaknya hanya masok tong sampah belaka," sesalnya.
Padahal, kata dia, sudah saatnya pemerintah memenuhi kebutuhan energi masyarat, terutama sekali energi rumah tangga sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam di masing-masing daerah.
(La Aswan)
Topik:
PemerintahBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Legislator Sebut Larangan Menjual Rokok Ketengan hanya Rugikan Pelaku Usaha Kecil Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/luluk-nur-hamidah.jpg)
Legislator Sebut Larangan Menjual Rokok Ketengan hanya Rugikan Pelaku Usaha Kecil
13 jam yang lalu
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
30 Juli 2024 21:00 WIB
Politik
![Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang
27 Juli 2024 18:30 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB
Politik
![Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-badan-kerja-sama-antar-parlemen-bksap-dpr-ri-sukamta-foto-ist.webp)
Komisi I Minta Pemerintah Tak Abaikan Nasib Data Pribadi Usai PDNS 2 Dibobol
22 Juli 2024 13:43 WIB