Soal Survei Kepuasan Kinerja SBY vs Jokowi, PDIP Sebut Demokrat Banyak Pencitraan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 16 Mei 2022 19:20 WIB
Jakarta, MI - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Partai Demokrat (PD) yang mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI ke-6, SBY, tak pernah serendah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini indikatornya menurun di angka 58,1% hanyalah pencitraan. Diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik, tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun. Hasto pun menyindir PD bahwa kepuasan tersebut tak lain merupakan pencitraan SBY yang dijadikannya sebagai tolok ukur kualifikasi pemimpin. Menurut Hasto, atas hal itu PD langsung menilai negatif terhadap rezim Jokowi gara-gara indikator ketidakpuasan. "Bagi Partai Demokrat, kepuasan atas pencitraan Pak SBY nampaknya segalanya dan menjadi tolok ukur terpenting tentang kualifikasi pemimpin, sehingga Partai Demokrat langsung menilai negatif terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi hanya gara-gara urusan ketidakpuasan," sindir Hasto, Senin (16/5). Hasto mengatakan, PDIP memandang pemimpin tak melulu mengejar elektoral dan pencitraan. Menurutnya, pemimpin kadang kala harus mengambil keputusan pahit, tetapi penuh muatan strategis bagi kepentingan bangsa. "Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu bukan mengejar elektoral dan pencitraan. Menjadi pemimpin itu ditunjukkan dari tanggung jawabnya bagi masa depan bangsa dan negara. Ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang pahit, namun penuh muatan strategis bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara, maka di situlah tanggung jawab pemimpin," katanya. Hasto kemudian mengulas kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM pada 2014 silam. Dia mengklaim dampak kebijakan itu membawa kemajuan infrastruktur yang masif oleh Jokowi. Pencapaian itu, kata Hasto, tak bisa diwujudkan kala SBY memimpin. "Hal ini nampak dari keputusan Presiden Jokowi pada awal kepemimpinan tahun 2014 dengan menaikkan harga BBM yang hanya dinikmati mereka yang memiliki mobil. Dampak keputusan berani Pak Jokowi nampak dalam kemampuan membangun infrastruktur yang masif yang sama sekali tidak bisa diwujudkan Pak SBY, meski basis kepuasannya relatif tinggi," ujarnya. Hasto menyebutkan pencapaian Jokowi lainnya yang multisektor ialah di bidang kebudayaan dan olahraga. Begitu pula prestasi kepemimpinan RI di dunia global. "Begitu banyak prestasi Presiden Jokowi, tidak hanya di infrastruktur, namun di bidang kebudayaan, olahraga, dengan keberhasilan Sea Games, penyelenggaraan PON yang spektakuler dan segudang prestasi lainnya. Juga kepemimpinan Indonesia di dunia global, kesemuanya menunjukkan hasil kerja keras seorang pemimpin," kata dia. Hasto menyarankan agar lebih baik mencurahkan energi positif bagi bangsa ketimbang meributkan urusan kepuasan. Jika tidak, lanjutnya, pertanyaan akan berbalik terkait apa yang telah dibuat oleh PD selama 2 periode SBY berkuasa. "Jadi daripada meributkan urusan kepuasan sebagaimana ditunjukkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, lebih baik berikan energi positif bagi bangsa. Jika tidak, arus sejarah malah akan berbalik untuk mempertanyakan apa yang telah dibuat oleh Demokrat selama 10 tahun Pak SBY berkuasa," ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) mengaku turunnya kepuasan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan prediksi mereka. PD menyebut pemerintah belum mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. "Sudah diprediksi, kepuasan terus menurun karena pemerintah tidak sigap mengatasi masalah-masalah yang riil," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendrta Putra, Minggu (15/5) kemarin. Survei ini disebutnya menjadi pengingat pemerintah. Menurut Herzaky, survei kepuasan pada Presiden SBY, yang pernah jadi Ketua Umum Partai Demokrat, tidak pernah serendah itu. "Ini alarm, bahaya. Nggak pernah serendah itu Pak SBY. Tidak pernah serendah itu setahu saya. Harapan kami kondisi ekonomi kembali membaik," ujarnya. (La Aswan)

Topik:

Survei

Berita Sebelumnya

Fotonya Mejeng di Setiap ATM Bank BUMN, Erick Thohir Dinilai Salah Gunakan Jabatan

Berita Selanjutnya

Rocky Gerung Sebut Jokowi Punya Ilusi Elon Musk Bisa Selamatkan Indonesia

Berita Terkait

Hukum
Tangkapan layar - Hasil survei dari Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada periode 16-21 Januari 2025, yang disampaikan dalam konferensi pers daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin (27/1/2025).

Survei Indikator: 66% Publik Cukup Percaya Kejagung, KPK 64%!

27 Januari 2025 15:25 WIB

Hukum
Ahli hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji Ahmad dan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakkir (Foto: Kolase MI/Diolah dari berbagai sumber)

Tanda Tanya Survei Citra KPK di Benak Dua Guru Besar Hukum Pidana

25 Januari 2025 15:24 WIB