PAN Tak Banyak Bicara Lagi Pasca Zulhas Jadi Menteri, PKS: Oposisi Itu Selalu Ada Checks and Balances

Adelio Pratama

Diperbarui 17 Juni 2022 11:56 WIB

PAN Tak Banyak Bicara Lagi Pasca Zulhas Jadi Menteri, PKS: Oposisi Itu Selalu Ada Checks and Balances

Jakarta, MI - PKS menanggapi PAN yang tak akan lagi bersuara layaknya oposisi pemerintah usai Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk Presiden Jokowi masuk ke kabinet. PKS menegaskan sikap oposisi merupakan ciri demokrasi sehingga selalu ada fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. "Oposisi itu ciri demokrasi. Selalu ada checks and balances," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jum'at (17/6). Mardani mengatakan sistem bernegara yang sehat bagi rakyat yakni jika parpol dan elite selalu terkontrol. Menurutnya, setiap gagasan atau tesis yang muncul dalam berdemokrasi, selalu ada kritik atau antitesisnya. Kemudian menciptakan kesatuan yang selaras atau sintesis. "Yang sehat bagi rakyat jika parpol dan elite selalu terkontrol. Sehingga ada tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis. Kepentingan rakyat yang menang," kata anggota Komisi II DPR itu. Mardani menyebut partainya menyatakan tegas bersikap menjadi oposisi pemerintah yang kritis dan konstruktif. Dia mengatakan PKS berkomitmen selalu dalam sikap tersebut. "PKS akan selalu membela rakyat. Dan saat ini sikap itu tegas dengan jadi oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar dia. "Istikamah PKS oposisi kritis dan konstruktif," imbuhnya. Dengan demikian, sebutnya, banyak sikap pemerintah yang dia koreksi. "Makanya banyak sekali sikap pemerintah yang kita koreksi," katanya. Lebih lanjut, Mardani menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah juga dilakukan oleh DPR. Dia mengatakan semua fraksi di parlemen harus mengawasi pemerintah. "Fungsi parlemen itu salah satunya pengawasan. Justru partai manapun di parlemen mesti 'mengawasi' pemerintah," katanya. Diberitakan sebelumnya, Waketum PPP Arsul Sani menekankan PAN dapat menyesuaikan diri setelah masuk ke kabinet. Arsul menjelaskan penyesuaian diri yang dimaksud yakni tetap kritis tetapi harus bisa menyatu secara keseluruhan. Dia menekankan tak bisa partai koalisi ada yang sejumlah politikusnya justru bersuara seperti oposisi pemerintahan. "Artinya menyesuaikan diri itu, karena dia ada di dalam koalisi, ya memang tidak berarti tidak boleh kritis, tetap boleh kritis tetapi juga harus kita setel secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu tidak bisa misalnya, partainya ada di sini, terus ada satu, dua, tiga politisnya yang kemudian bersuara seperti oposisi, gitu, lho. Ndak bisa kita," kata Arsul. PAN Setuju Tak Lagi Bersuara Oposisi Saran dan masukan dari PPP kemudian diamini oleh PAN. Waketum PAN Yandri Susanto memastikan pihaknya akan mulai bersikap lebih sopan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. "Setuju. Saya kira, kalau kritik sampaikanlah dengan santun. Namanya juga teman, PAN juga bagian dari koalisi Pak Jokowi," kata Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di kompleks parlemen. Yandri menyebut saat mengkritik pemerintah, PAN akan memperbaiki intonasi penyampaiannya. Dia mengatakan kebijakan pemerintah saat ini bagian dari tanggung jawab PAN. "Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya gaya atau intonasinya yang harus diperbaiki. Bagaimanapun, kebijakan yang diambil pemerintah, itu bagian dari tanggung jawab PAN," ujar Yandri. Meski demikian, Yandri menyebutkan PAN tidak menutup pintu untuk melakukan kritik terhadap pemerintah Jokowi. Dia berharap PAN tetap bisa menghadirkan solusi yang baik. "Tapi bukan berarti menutup pintu untuk melakukan kritik, saran, dan pendapat. Tinggal caranya yang kita atur caranya sedemikian rupa, sehingga masukan PAN bisa tetap menjadi solusi yang terbaik," ucapnya.

Topik:

PAN PKS

PAN Tak Banyak Bicara Lagi Pasca Zulhas Jadi Menteri, PKS: Oposisi Itu Selalu Ada Checks and Balances

Berita Sebelumnya

Airlangga Hartarto Sebut Keanggotaan KIB Masih Cair

Berita Selanjutnya

PPP Merasa Beruntung Zulhas Jadi Menteri Perdagangan, Ini Alasannya

Berita Terkait

Komisi VI DPR RI Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Gula Rafinasi

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

PAN Minta Gaji-Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya Dihentikan

PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K