Airlangga Hartarto Sebut Keanggotaan KIB Masih Cair

Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut keanggotaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini masih cair. Hal itu menandakan bahwa KIB tetap membuka pintu bagi partai-partai lain untuk bergabung, termasuk partai politik nonparlemen. “Masih cair. Dalam politik kan tidak ada kontrak pidana dan perdata. Jadi, yang ada kontrak politik. Selama kepentingannya satu, ya kita satu. Potensi tambah (anggota koalisi, Red) ada, karena itu kami bicara dengan berbagai partai. Dengan, Nasdem juga masih terbuka. Kami sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh,” ujar Airlangga, Rabu (15/6). Kendati demikian, Airlangga yang juga merupakan Menko Bidang Perekonomian itu melihat Partai Nasdem memiliki pendekatan berbeda dalam membangun koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024, yakni menempatkan diri sebagai manajer bintang. “Nanti bintang (calon presiden)-nya ada 1, 2, dan 3. Selama mau menggunakan tiga bintang ini, maka harus lewat Nasdem. Jadi, pendekatannya beda,” kata Airlangga Hartarto. Sementara itu, terkait kemungkinan PDIP dan KIB bersatu, Airlangga hanya menyebutkan bahwa PDIP telah memiliki tiket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tanpa harus menggandeng partai lain. “PDIP punya tiket dan akan mencalonkan Mbak Puan (Puan Maharani, Red), sedangkan di KIB, kami tentu akan membahas bersama presiden karena tiga ketua umum partai ada di pemerintahan,” ujarnya. Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjabat menko perekonomian, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan baru saja dilantik menjadi menteri perdagangan, Rabu (15/6) kemarin, menggantikan M Lutfi. KIB yang dideklarasikan 12 Mei 2022 terdiri atas Golkar, PAN, dan PPP. Ketiga partai politik ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan capres-cawapres karena memiliki 25,8 persen kursi parlemen, jauh di atas presidential threshold 20 persen. Golkar meraih 14,8 persen kursi DPR, PAN memiliki 7,7 persen, dan PPP memperoleh 3,3 persen. Pada pertemuan dengan pemimpin redaksi itu, Airlangga juga banyak bercerita seputar isi pembicaraan tujuh ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah sebelum pelantikan menteri hasil reshuffle kabinet di Presidential Lounge Istana Negara, Rabu (15/6). Presiden dan para pemimpin partai sepakat bahwa kestabilan politik saat ini sangat penting karena Indonesia dan dunia menghadapi banyak ketidakpastian. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemi, konflik Rusia-Ukraina, lonjakan harga komoditas, harga energi, dan perubahan iklim atau climate change. “Bapak Presiden dan semua ketua umum partai berterima kasih. Karena selama ini politik stabil. Ketidakpastian semua bisa diatasi kalau politik stabil. Oleh karena itu, tadi kami sepakat politik akan terus kita jaga stabil, kita kembalikan kepada kepemimpinan partai politik. Karena ini menjamin di parlemen yang kuat,” ungkap Airlangga. Airlangga mengatakan dengan tegas bahwa tidak semua faktor penyebab ketidakpastian itu merugikan Indonesia. Lonjakan harga sejumlah komoditas dunia, misalnya, justru mendatangkan windfall profit bagi Indonesia, sehingga kenaikan harga energi tidak harus dibebankan ke masyarakat. “Kalau di-passthrough ke masyarakat inflasi pasti tinggi,” tuturnya. Agar inflasi tidak naik dan daya beli masyarakat terjaga, kata Airlangga, DPR baru-baru ini menyetujui tambahan bantalan subsidi menjadi Rp 424 triliun. “Dana Rp 424 triliun itu sudah bisa dapat satu ibu kota (ibu kota negara, Red). Kita anggarkan Rp 600 triliun saat menangani pandemi Covid-19 tahun pertama, Rp 700 triliun tahun kedua, dan Rp 400 triliun tahun ketiga, yakni tahun ini. Total Rp 1.700 triliun. Jadi, biaya untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi akibat pandemi sudah bisa untuk empat ibu kota,” papar Airlangga. Selain itu, fenomena perubahan iklim hingga kini juga masih menguntungkan Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras. Hingga akhir tahun, Indonesia diperkirakan surplus beras. “Ini yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Nagara lain hampir seluruhnya inflasi, AS 8,7 persen, Singapura 5 persen, negara Eropa 7 persen hingga 9 persen, lha Indonesia ini hanya 3,5 persen,” ungkap Airlangga Hartarto. Setelah melalui proses panjang, selama ekonomi maju, lanjutnya, maka pemerintah yang berkuasa atau incumbent akan dipilih, sedangkan ketika ekonomi sedang didera kesulitan, yang dibutuhkan adalah calon pemimpin yang berpengalaman. "Siapa yang paling pengalaman, ya diterjemahkan saja,” kata Airlangga sambil tersenyum. Para pemimpin partai politik, demikian Airlangga, sepakat bahwa kepemimpinan negara itu harus berasal dari partai politik. Karena itu, bagaimanapun itu, pemimpin perlu melewati proses panjang. Saat dimintai klarifikasi bahwa KIB dibentuk sebagai sekoci bagi Ganjar Pranowo apabila tidak diusung PDIP, Airlangga tidak memberikan jawaban tegas. “Ya, kembali lagi yang organik tadi. Ini, Pak Ganjar, genrenya ada di sebelah mana? Pak Ganjar adalah kader PDIP. Dalam partai politik yang paling tidak boleh adalah membajak. Itu etika politik, tetapi politik itu dinamis. Kita lihat ke depan. Waktu masih panjang,” terangnya. Airlangga pun tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya apakah itu artinya kecil kemungkinan KIB mencalonkan kader PDIP. “Itu kalau PDIP bergabung dengan KIB, tetapi sampai kini PDIP masih punya calon sendiri,” jawab Airlangga. Menurut jadwal pemilu yang sudah diluncurkan KPU, pendaftaran pasangan capres dan cawapres oleh parpol pengusung dilakukan pada 7-13 September 2023 atau masih lebih dari setahun. Selama rentang waktu tersebut, berbagai kemungkinan bisa terjadi sesuai kepentingan bersama yang disepakati parpol pengusung. Pada kesempatan itu, Airlangga mengatakan kemungkinan munculnya empat pasang capres-cawapres sangat sulit, apalagi kalau KIB menarik satu partai lagi. “Empat sulit. Empat itu hanya mungkin kalau selain KIB, PDIP punya calon sendiri, Gerindra dan PKB punya calon sendiri, serta sisanya Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem,” pungkasnya.