Dukung Hadirnya Tatanan Dunia Baru, PRIMA Dorong Politik Bebas Aktif Indonesia

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Juli 2022 23:18 WIB
Jakarta, MI - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Kedua negara tersebut saat ini sedang dalam kondisi konflik. Sekretaris Jenderal PRIMA, Dominggus Oktavianus mengatakan, pihaknya berharap politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan bebas aktif ini dapat bersandar pada sikap fundamental, yakni mendukung hadirnya tata dunia baru yang lebih adil, setara dan damai. “Tata dunia sebelumnya, dengan konsep neoliberal dan dominasi oleh satu kutub di Barat jelas tidak adil dan gagal menciptakan perdamaian dunia,” ujar dia dalam keterangannya dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (7/7). Dominggus menilai, kunjungan Presiden Jokowi memiliki nilai strategis lantaran mengangkat tema pangan sebagai kepentingan bersama seluruh manusia. Menurut dia, tema itu akan sulit ditolak oleh pihak manapun kecuali mereka yang tidak peduli pada potensi krisis kemanusiaan dan hanya mementingkan egonya sendiri. “Kita merasa lega karena Presiden Vladimir Putin menyambut positif permintaan tersebut,” tambahnya. Ke depan, PRIMA berharap pemerintah Indonesia tidak ragu lagi menyambut tawaran investasi yang berasal dari Rusia, termasuk pengembangan teknologi nuklir yang diperuntukkan untuk energi, kesehatan dan pangan. Dominggus menyampaikan, selama ini sejak masa Bung Karno tidak ada pemimpin yang memiliki keberanian dan political will untuk megembangan teknologi nuklir. “Padahal berkaca pada negara-negara lain, teknologi nuklir mempunyai nilai manfaat yang sangat besar,” tukasnya. Lebih lanjut, Dominggus mengungkapkan, perubahan besar yang terjadi pada tatanan dunia harus dapat diantisipasi dan dimanfaatkan oleh Indonesia. Ia menambahkan, sistem neoliberal yang dipelopori AS dan Inggris sudah bangkrut. Indonesia harus pro-aktif mendorong terwujudnya tatanan dunia yang lebih adil, kerjasama yang saling menguntungkan, serta solidaritas antar bangsa. “Mungkin kita butuh lembaga internasional yang konsepnya serupa PBB tapi benar-benar baru,” tutupnya.

Topik:

Politik Bebas Aktif

Berita Sebelumnya

Fadli Zon Kaitkan Korupsi Bansos Dengan Pencabutan Izin ACT, Junimart Girsang: Bicara Tak Sesuai Koridor!

Berita Selanjutnya

PM Inggris Mundur, Rizal Ramli: Etika Luar Biasa, Pemimpin harus Sama Kata-kata dan Tindakan